“Seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung,” ucapnya.
Jika dilihat dari potensi bencana, sambung Andre, puncaknya potensi bencana berada pada periode Desember hingga Maret 2024. “Itu sangat mendominasi,” jelasnya.
Andre menyebut, kondisi di NTB pada tahun ini berbeda dengan tahun 2023. Karena menurut BMKG, kondisi di Indonesia mengalami el nino berkepanjangan. “Jadi curah hujan sedikit berkurang dibanding tahun lalu,” ungkap dia.
Untuk mengimbau masyarakat terkait waspada bencana, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya. Salah satunya, aktif menyosialisasilkan melalui media sosial kepada masyarakat apa saja yang dilakukan sebelum terjadinya bencana, saat terjadi, dan stelah terjadi.
“Teman-teman di bidang pencegahan dan kesiagaan juga melakukan sosialasi langsung,” ungkap Andre.
Berita Terkini:
- KPK Soroti Proses Audit di Inspektorat NTB
- Hadiri Apel Kesiapan Pengamanan Pilkada, Pj. Gubernur NTB Sebut Persiapan Pilkada 2024 Sudah Mantap
- Sekda NTB Sebut Reforma Agraria Sumber Kesejahteraan Masyarakat
- Pj Gubernur NTB Ajak Masyarakat Sambut Pesta Demokrasi dengan Riang Gembira
Diakui Andre, BPBD mengalami beberapa masalah dalam menjalani tugasnya. Antara lain, kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama di kabupaten/kota. Hasilnya, terkadang pihaknya terlambat mendapatkan data bencana.
“Kadang teman-teman di kabupaten/kota sibuk mengerjakan yang lain, seperti sedang survei di lapangan. Jadi tidak ada yang fokus untuk mengupulkan data,” bebernya.
Kemudian, kurangnya peralatan. BPBD kabupaten/kota harus berkoordinasi dengan pihaknya di provinsi jika ada kekurangan alat, seperti tenda saat banjir. “Mereka pinjam di kami, tapi jaraknya jauh,” akunya.
Sementara terkait anggaran, salah satu sumber biaya BPBD adalah dari belanja tidak terduga di Pemprov NTB. Sementara, untuk di daerah diarahkan agar memasukkan proposal ke masing-masing Pemda atau Pemkot.
Senada dengan itu, Komisi IV DPRD NTB, Sudirsah Sujanto mengatakan, untuk anggaran BPBD diakuinya dari anggaran tidak terduga. Anggaran itu bisa digunakan untuk bencana alam. Diakuinya, anggaran BPBD menjadi prioritas pihaknya.
“Apalagi BPDB ini kan mitra kita,” katanya singkat.
Bencana tidak diketahui waktu datangnya menjadi alasan anggaran masuk dalam anggaran tak terduga. “Kalau untuk penanggulangan bencana kita tidak tahu, makanya masuk dalam anggaran tidak terduga,” tutupnya. (KHN)
