Mataram (NTBSatu) – Iqbal-Dinda menyebutkan, tata kelola pemerintahan harus melaksanakan good governance yang bersumber dari pemimpin teladan. Sebab, dalam dua tahun terakhir, jumlah indeks demokrasi NTB masih cukup rendah.
Indeks Demokrasi NTB pada 2022 mencapai 73,38 dan pada 2023 mencapai 70,3. Atas hal ini, dalam tata kelola pemerintahan, NTB belum membuat pemerintahan yang komprehensif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan korupsi.
Menurut Iqbal, tata kelola pemerintahan yang baik perlu terbangun dengan berkolaborasi bersama aparat yang mempunyai kewenangan preventif. Pemprov NTB hanya mampu melakukan pencegahan. Maka, sistem pencegahan itu harus terbangun dengan berkolaborasi agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.
“Tata kelola pemerintahan, sudah klir menjadi bagian dari indeks demokrasi. Ke depannya, NTB perlu membenahi hal itu,” ungkap Iqbal saat debat ketiga Pilgub NTB, malam ini.
Bagi Iqbal, demokrasi NTB bukan hanya melelahkan, melainkan mahal. NTB harus menyederhanakan pola demokrasi agar setiap orang dapat berpartisipasi di dalamnya. Setiap orang berhak menjadi apapun meskipun dalam jabatan publik dan latar belakang yang berbeda-beda.
“Setiap orang berhak ikut terlibat dalam demokrasi, apapun jabatan dan latar belakangnya,” terang Iqbal.
Selain itu, Iqbal-Dinda juga akan mengalokasikan dana sebesar Rp300-500 juta per desa per tahun yang bertujuan untuk pencarian bakat olahraga. Pencarian bakat olahraga agak sulit terlaksana lantaran tidak terjadi kompetisi dan rekrutmen berjenjang.
Iqbal menjelaskan, pihaknya menemukan permasalahan itu kala melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di NTB. Terdapat banyak sekali pemuda yang menyampaikan keluhan bahwa mereka tidak memiliki ruang ekspresi dan pengembangan minat bakat di desa-desa.
“Kami memberikan anggaran itu, juga bertujuan agar anak-anak muda memiliki ruang ekspresi dan mampu mengembangkan minat bakat di desa-desa. Hal itu sejalan dengan visi Prabowo yang akan memulai pembangunan dari desa,” tandas Iqbal. (*)
