NTB Lumbung Padi, Tapi Kebobolan Beras Impor Juga
Ditengah gempuran beras impor yang dipasok ke seluruh wilayah Indonesia Indonesia, ada satu provinsi yang belum terjamah kala itu, yaitu Nusa Tenggara Barat.
“Saya kemarin bilang ke teman-teman di Bulog, tolong dikoordinasikan betul, diawasi betul, dilihat betul ‘ini tinggal harga diri kita ini’, saya bilang. Kalau sampai NTB juga masuk beras impor, kita mau bangganya dari mana,” ujar Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, atau akrab disapa Buwas, kepada awak media di Kantor Pusat Perum Bulog, Rabu, 18 Oktober 2023.
PJ Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi mengambil sikap secara tegas mengatakan bahwa Pemprov menolak masuknya beras impor.
Hal itu sebagai upaya menjaga kestabilan harga gabah hasil produksi dari petani lokal saat panen raya nantinya. NTB dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional dan pasokannya kerap kali dikirim untuk memenuhi kebutuhan daerah lain di Indonesia.
“Petani lokal sangat semangat untuk berproduksi, ini sudah bagus. Jadi, daerah kita dengan bendungan yang besar mampu menghasilkan pangan. Kalau pangan terjaga, pikiran menjadi tenang,” ucap PJ Gubernur yang dilantik, 19 September lalu.
Sayangnya, kebanggaan Buwas dan optimisme Gita tak berlangsung lama. Sebab, berselang bulan berikutnya, bumi gora sudah dimasuki beras impor.
“Kami berupaya untuk menjaga ketersediaannya dulu. Jangan sampai harga tinggi tapi barangnya susah dicari. Bahaya itu,”tutur David Susanto, Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, pada NTBSatu, beberapa waktu lalu.
Bulog menyebut NTB harus menerima beras impor untuk karena sejumlah alasan. Pemerintah akan memasukkan 17.000 ton beras impor ke NTB.
Beras tersebut akan digunakan untuk menjalankan program bantuan pangan dari pemerintah kepada warga kurang mampu, program ini akan berjalan hingga Juni 2024.
David berujar, sebenarnya jika tidak ada program bantuan pangan, stok beras di NTB masih aman hingga Februari 2023.
Dengan masuknya beras dari luar ini, menurutnya, stok dalam daerah tetap terjaga. Program bantuan pangan sesuai instruksi presiden tetap dapat dilaksanakan. Inflasi dapat dikendalikan.
Adapun beras dari luar ini akan didatangkan secara bertahap hanya selama musim paceklik stok.
“Sebelum panen nanti, beras dari luar tidak akan masuk. Untuk menjaga harga gabah di tingkat petani tidak anjlok,” demikian kata David.
Sementara, Pj. Gubernur NTB pun mengambil sikap, dengan menegaskan pemerintah daerah akan mengesampingkan sikap ego jika kondisi ketersediaan bahan pangan khususnya beras dalam kondisi darurat.
Mempertahankan marwah sebagai daerah sentra pangan tidak juga harus gengsi menerima beras dari luar.
”Yang haram saja bisa halal kan kalau darurat, masak kita mau mati dengan ego. Itu yang kita analisis semua,” tandas Lalu Gita.
Dana Desa Dipakai Judi Online
“Penyaluran Dana Desa belum terealisasi secara penuh, catatan terkini sebesar Rp1,12 triliun atau 99,94 persen dari pagu,” ucap Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil Dirjen Perbendaharaan NTB, Maryono, pada NTBSatu, Jumat, 29 Desember 2023.
Jelang akhir tahun ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk merekap segala alokasi dana APBN ke daerah, salah satunya Dana Desa.
Maryono mengungkapkan, dana desa belum terealisasi secara penuh lantaran terdapat 2 kabupaten yang laporan pertanggungjawaban DD-nya bermasalah, yaitu Kabupaten Lombok Timur (Desa Jerogunung) dan Kabupaten Sumbawa Barat (Desa Lampok).
Penjelasannya, pada dua desa tersebut laporannya belum tuntas, sehingga seolah-olah dana tersebut masih terdapat di kas desa.
“Jumlah anggaran yang mengendap di Desa Jerogunung sebesar Rp297 juta, sementara di Desa Lampok sebesar Rp332 juta,” jelasnya.
Alasan kedua desa tersebut tidak bisa mempertanggung jawabkan DD, Maryono enggan menjelaskan secara detail dan menyarankan untuk langsung klarifikasi pada Pemda yang bersangkutan.
“Kabarnya, di Desa Lampok brankas uangnya kemalingan, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Desa Jerogunung, ada oknum yang menggunakan dana tersebut untuk judi online,” beber Maryono.
Mirisnya, dana desa yang bertujuan membiayai pembangunan dan pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat, malah diselewengkan oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab.
Maryono menegaskan, Kemenkeu akan memberikan sanksi tegas kepada desa yang menyelewengkan dana desa. Sanksinya berupa pemotongan dana desa tahun berikutnya.
“Sisa dana desa yang belum dipertanggungjawabkan tahun sebelumnya. Sehingga pada 2023 dikurangi penyalurannya sebesar dana yang ada di kas desa yang belum dipertanggungjawabkan,” pungkas Maryono.
Adapun rincian realisasi di 6 kabupaten yang telah mencapai 100 persen dari pagu anggaran masing-masing, sebagai berikut: (26 Desember 2023)
Kabupaten Lombok Barat Rp143 miliar (143.291.094.000),
Kabupaten Lombok Tengah Rp166 miliar (166.892.819.000),
Kabupaten Lombok Utara Rp63 miliar (63.225.544.000),
Kabupaten Sumbawa Rp152 miliar (152.202.830.000),
Kabupaten Bima Rp190 miliar (190.157.200.000), dan
Kabupaten Dompu Rp71 miliar (71.658.985.000).
Sementara untuk dua kabupaten lainnya, belum mencapai 100 persen dari pagu anggaran masing-masing, sebagai berikut:
Kabupaten Lombok Timur Rp284 miliar (284.288.270.989) atau 99, 90 persen,
Kabupaten Sumbawa Barat Rp49 miliar (49.329.862.000) atau 99,33 persen. (STA)
