“Nanti kita lihat seperti apa (bentuk pelanggarannya),” sebut orang nomor satu Kepolisian NTB itu.
Penindakan terhadap anggota yang tidak mengikuti aturan juga berdasarkan perintah tegas Kapolri. Pasalnya, ketidaknetralan personel kepolisian dinilai bisa mengganggu ketertiban umum.
Kapolda turut mengajak masyarakat NTB menggunakan hak suaranya dengan hati gembira. Memilih berdasarkan hati nurani. Bukan karena adanya tekanan dan intimidasi. Meskipun ada oknum kontestan yang menyimpang dari koridornya, seperti menggunakan money politik.
“Tapi masyarakat pasti sudah punya pilihan. Dan tidak ada tekanan dan intimidasi saat memilih,” harapnya.
Berita Terkini:
- Survei PRESiSI: Elektabilitas Najmul – Kus Jauh Tinggalkan Dua Pesaingnya
- Survei SPIN: Elektabilitas Muchsin Effendi – Junaidi Arif Lewati Najmul – Kus di Pilkada Lombok Utara
- Enam Ekor Sapi Warga di Bima Tersambar Petir, Kerugian Capai Rp30 Juta
- Pengamat Prediksi AQUR akan Menang di Pilkada Kota Mataram
“Kita menginginkan masyarakat berjalan dengan damai,” sambung Umar.
Dalam giat kali ini, Kapolda menandatangi Deklarasi Pemilu Damai Capres-Cawapres Tahun 2024 di Lapangan Polda NTB. Turut hadir juga pejabat Forkopimda, KPU dan Bawaslu NTB. Termasuk para perwakilan setiap partai politik dan tim sukses (Timses) ketiga Capres-Cawapres.
“Tujuan dari deklarasi adalah kesepakatan bersama akan menyukseskan rangkaian tahapan pemilu dan pileg 2024,” sebutnya.
Seluruh elemen, baik KPU sebagai pelaksana, Bawaslu sebagai pengawas, dan TNI/Polri sebagai pihak pengamanan agar mensukseskan pesta demokrasi tersebut. “Seluruh kontestan dari Parpol juga sepakat pelaksanaan pemilu berjalan dengan damai,” tutup Kapolda. (KHN)