Mataram (NTBSatu) – Ribuan personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan Pemilu 2024 mendatang. Bagi aparat yang kedapatan mendukung salah satu Paslon dipastikan mendapat sanksi.
Kapolda NTB, Irjen Pol Raden Umar Faroq mengatakan, pengamanan pesta demokrasi lima tahun sekali itu, Polda NTB setidaknya 8000 personel akan diturunkan.
“Itu nanti akan diterjunkan ke setiap daerah,” kata Raden Umar kepada wartawan saat ditemui di Mapolda NTB, Rabu, 15 November 2023.
Berita Terkini:
- KPK Temukan Praktik Ijon dan Dugaan Pokir Fiktif di DPRD NTB
- KPK Soroti Proses Audit di Inspektorat NTB
- Hadiri Apel Kesiapan Pengamanan Pilkada, Pj. Gubernur NTB Sebut Persiapan Pilkada 2024 Sudah Mantap
- Sekda NTB Sebut Reforma Agraria Sumber Kesejahteraan Masyarakat
Selain menerjunkan ribuan anggota, sambung Umar, personel Polda NTB dan Polres jajaran dipastikan bersifat netral. Terkait beredarnya informasi ditemukan ada kepolisian yang terlibat dalam pemasangan dan penurunan baliho politikus, Umar menegaskan itu berita hoaks.
“Itu hoaks,” ujar pengganti Djoko Poerwanto tersebut.
Informasi liar seperti itu dinilainya sebagai alat untuk melonggarkan semangat kepolisian.
Umar kembali menegaskan, pada musim politik pihaknya tetap bersikap netral. “Tidak mengurangi semangat anggota polisi,” ucapnya.
Jika dalam perjalanannya, ditemukan ada anak buahnya yang melanggar aturan dan terbukti tidak bersikap netral, Umar siap mengambil tindakan tegas. Pemberian sanksi jelas akan dilakukan. Mulai sanksi ringan hingga Pemberian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
