Mataram (NTBSatu) – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Provinsi NTB mengharapkan sekolah diberi ruang dalam pengangkatan guru honorer. Hal ini seperti yang dilakukan Dinas Dikbud NTB dalam beberapa waktu lalu saat proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi guru.
Berita Terkini:
- SiLPA & Tantangan Lapangan Kerja dan Kemiskinan (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat)
- Pemkab Lombok Timur Resmikan Ekowisata Mangrove Desa Sugian, Targetkan Kemandirian Ekonomi dan Pelestarian Pesisir
- Diwarnai Kericuhan, Musorkab Tetapkan Wabup Bima sebagai Ketua KONI
- TGB Jadi Imam Salat Asar di Kediaman Dubes Iran, Warganet Puji sebagai Panutan
“Memang sebaiknya sekolah paling tidak diberikan ruang, atau kesempatan untuk dimintai pertimbangan. Karena yang tahu persis kondisi sekolah adalah kepala sekolah,” ujar Ketua MKKS SMA Provinsi NTB. H. Sunoto, M.Pd., Senin, 13 November 2023.
Termasuk bila peserta PPPK guru itu berasal dari sekolah, lanjutnya, mohon sekolah diberikan ruang.
“Karena yang ikut PPPK ini ada yang memang sudah guru honor di sekolah dan yang baru lulus. Kalau memang dari sekolah, sangat layak kepala sekolah dilibatkan dalam memberi penilaian,” jelasnya.
