Mataram (NTBSatu) – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Provinsi NTB mengharapkan sekolah diberi ruang dalam pengangkatan guru honorer. Hal ini seperti yang dilakukan Dinas Dikbud NTB dalam beberapa waktu lalu saat proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi guru.
Berita Terkini:
- Cuaca Buruk Bikin Nelayan Tak Melaut, Pemkab Lobar Dorong Menabung dan Manfaatkan Pekarangan
- Rp76,4 Miliar untuk Gaji ke-13 dan THR 2025 Guru Pemprov NTB
- Jamkrida NTB Syariah Luncurkan e-Buletin Perdana Edisi Ramadan 1447 H
- Mutasi Pejabat Eselon II Molor, Pemkot Mataram Tunggu Pertek BKN
“Memang sebaiknya sekolah paling tidak diberikan ruang, atau kesempatan untuk dimintai pertimbangan. Karena yang tahu persis kondisi sekolah adalah kepala sekolah,” ujar Ketua MKKS SMA Provinsi NTB. H. Sunoto, M.Pd., Senin, 13 November 2023.
Termasuk bila peserta PPPK guru itu berasal dari sekolah, lanjutnya, mohon sekolah diberikan ruang.
“Karena yang ikut PPPK ini ada yang memang sudah guru honor di sekolah dan yang baru lulus. Kalau memang dari sekolah, sangat layak kepala sekolah dilibatkan dalam memberi penilaian,” jelasnya.
