Mataram (NTBSatu) – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Provinsi NTB mengharapkan sekolah diberi ruang dalam pengangkatan guru honorer. Hal ini seperti yang dilakukan Dinas Dikbud NTB dalam beberapa waktu lalu saat proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi guru.
Berita Terkini:
- Pemerintah Larang Alih Fungsi Lahan Sawah di Daerah yang Belum Penuhi LP2B 87 Persen
- Bahlil Paparkan Empat Arahan Prabowo Usai Dilantik Jadi Ketua Harian DEN
- DPRD NTB Tetapkan Lima Calon Komisioner KI, Fit and Proper Test Digelar Maraton Dua Hari
- Data Dinamis, Dinsos Sumbawa Ingatkan Warga Segera Rekam Dukcapil Agar PBI JK tak Dinonaktifkan
“Memang sebaiknya sekolah paling tidak diberikan ruang, atau kesempatan untuk dimintai pertimbangan. Karena yang tahu persis kondisi sekolah adalah kepala sekolah,” ujar Ketua MKKS SMA Provinsi NTB. H. Sunoto, M.Pd., Senin, 13 November 2023.
Termasuk bila peserta PPPK guru itu berasal dari sekolah, lanjutnya, mohon sekolah diberikan ruang.
“Karena yang ikut PPPK ini ada yang memang sudah guru honor di sekolah dan yang baru lulus. Kalau memang dari sekolah, sangat layak kepala sekolah dilibatkan dalam memberi penilaian,” jelasnya.
