Mataram (NTBSatu) – Melalui keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 291.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah, mengharuskan warga yang menggunakan air tanah untuk mendapatkan izin dari Kementerian ESDM.
Aturan tersebut berlaku untuk semua elemen, mulai dari instansi pemerintah, badan hukum, lembaga sosial, maupun masyarakat yang menggunakan air tanah dari sumur bor atau galian.
Hal itu sebagai upaya menjaga dan keberlanjutan serta konservasi air tanah.
Berita Terkini:
- Pengiriman Sapi Pulau Sumbawa Diendus Ada Pungli, DPRD NTB Desak Lakukan Patroli
- Tanggapi Komisi IV Soal Optimalisasi Smelter, Amman Ajukan Perpanjangan Ekspor Konsentrat
- Cerita Unik di Balik Penunjukan Helmy Yahya dan Bossman Mardigu sebagai Komisaris Bank BJB
- Viral! Ibu-ibu Bercanda Bawa Bom di atas Pesawat Berujung Diturunkan – Terancam Penjara 8 Tahun
“Diperlukan penyelenggaraan persetujuan penggunaan air tanah sebagai perangkat utama pengendalian dan pengambilan air tanah untuk menjaga konservasi air tanah,” bunyi pertimbangan pada aturan tersebut, dikutip dari Kompas.com, Minggu, 29 Oktober 2023.
Selain itu, dalam aturan tersebut juga menjelaskan, penggunaan air tanah paling sedikit 100 meter kubik per bulan per Kepala Keluarga (KK).
Artinya, penggunaan air secara berkelompok dengan ketentuan lebih dari 100 meter kubik per bulan per kelompok, perlu mengajukan izin ke Kementerian ESDM.
