“Kami sepakat membuat KKJ karena kita ambil momentum berdekatan dengan agenda pemilu karena kerentanan kita saat agenda pemilu sangat rentan,” kata Pemred NTBSatu ini.
Ia mengatakan, kerawanan sering terjadi di fase tahapan pemilu hingga kampanye politik. Pers sering menjadi korban kekerasan oleh oknum peserta pemilu hingga relawan pendukung.
“Kalau kita tarik isu ke daerah mengalami kerawanan yang sama. Pada saat fase tahapan pemilu,” ujar dia.
Baca Juga : Danrem 162/WB Isi Kuliah Umum Di STKIP Tamsis Bima
KKJ dibackup oleh LSBH Mataram, akan melakukan advokasi terhadap jurnalis yang mengalami kekerasan saat melakukan kerja-kerja jurnalis, yang tentunya dilakukan penelusuran terlebih dahulu kronologis kekerasan terhadap jurnalis itu.
Haris juga berharap media dapat menjunjung keberimbangan dalam mewartakan setiap peristiwa. Cover both side merupakan kewajiban yang harus dipenuhi jurnalis dalam membuat berita.
Kemudian, ia pun mengulas tentang seringkali jurnalis mengalami desakan untuk menghapus atau takedown berita.
Dia menegaskan jika berita dibuat telah sesuai dengan kode etik jurnalis, seharusnya media tidak bisa serta merta melakukan takedown berita. Kecuali jika berita tersebut berkaitan dengan masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers seperti yang ada dalam Pedoman Media Siber. (ADH)
Baca Juga : Mahfud MD Panen Dukungan Warganet Usai Resmi Dampingi Ganjar di Pemilu 2024
