Mataram (NTBSatu) – Aliansi Rakyat NTB Melawan menggelar dialog Kaukus Muda DPRD NTB beberapa waktu lalu. Mereka menggelar acara itu untuk mendesak DPRD NTB mencabut laporan yang dilayangkan ke Polda NTB terkait dugaan perusakan aset.
Perusakan itu terjadi pada aksi demonstrasi beberapa waktu lalu terkait penolakan pembatalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60.
Perwakilan Aliansi Rakyat NTB Melawan sekaligus Sekjend BEM Unram, Yudiatna Dwi Sahreza mengatakan, pihaknya telah melakukan aksi sebanyak dua kali. Dalam acara yang terselenggara beberapa waktu lalu, ia meminta DPRD NTB untuk mencabut laporan.
Menurut Yudiatna, pelaporan oleh Sekretariat DPRD NTB sangatlah berlebihan. Sebab, terlalu mengurusi hal-hal yang tidak substansial layaknya gerbang.
Dalam proses permintaan pencabutan laporan, Yudiatna mengaku Sekretariat DPRD NTB pernah menyarankan untuk berbicara dengan Polda NTB. Namun, Polda NTB meminta untuk balik ke DPRD NTB agar mencabut tuntutan dengan sendirinya.
“Sesuai ketentuan, pelapor memang memiliki hak untuk mencabut laporan. Namun, kami tampaknya berakhir sebagai bola yang tertendang ke sana ke mari,” ungkap Yudiatna, Sabtu, 14 September 2024.
Sekretariat DPRD NTB pernah meminta untuk mediasi antara DPRD NTB, Polda NTB, dan aktivis mahasiswa. Mereka menyarankan agar Polda NTB bertindak sebagai penyelenggara mediasi itu.
Akan tetapi, aktivis mahasiswa tidak ingin memakai cara yang terlalu kaku. Maka, pada akhirnya, mereka memilih untuk melangsungkan dialog dengan mengundang anggota DPRD NTB yang dahulunya pernah menjadi aktivis.
Maka, setelah dialog Kaukus Muda DPRD NTB, mahasiswa mengharapkan agar anggota DPRD NTB yang pernah menjadi aktivis untuk menggaungkan materi-materi yang telah tersampaikan pada dialog yang terselenggara beberapa waktu lalu.
Yudiatna menilai, pembahasan yang bermunculan dalam gedung parlemen Udayana saat ini ialah soal kepemilikan fasilitas-fasilitas baru dan tidak membahas kepentingan rakyat.
“Kami sangat menyayangkan hal tersebut,” terang Yudiatna.
DPRD NTB Siap Cabut Laporan
Anggota DPRD NTB Fraksi PKB, Akhdiansyah mengaku siap untuk membantu mahasiswa dalam mencabut laporan pada Polda NTB. Meskipun, ia belum mendapatkan informasi yang mendetail mengenai hal tersebut.
Bagi Akhdiansyah, pihaknya tidak pernah mempermasalahkan soal kebebasan berpendapat. Bahkan, ia mempersilakan mahasiswa untuk melangsungkan demo terkait dengan keresahan-keresahan yang mereka alami. Serta, tidak ingin terlalu memperkarakannya.
Hanya saja, Akhdiansyah pernah mendapatkan berbagai informasi pasca-mahasiswa melaksanakan aksi beberapa waktu lalu. Dari informasi itu, Akhdiansyah sempat mendengarkan, terdapat dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum mahasiswa.
“Jadi, bukan hanya soal perusakan aset belaka,” ungkap Akhdiansyah beberapa waktu lalu.
Namun, Akhdiansyah belum dapat memastikan kebenaran dugaan tersebut. Ia ingin mengecek terlebih dahulu kebenaran terkait dugaan tersebut. Saat ini, Sekretariat DPRD NTB tengah mengecek kasus dugaan pelecehan seksual itu.
Berdasarkan keterangan Aliansi Rakyat NTB Melawan, mereka dilaporkan atas dasar dugaan perusakan aset. Dalam menyikapi hal itu, Akhdiansyah ingin melihat dugaan perusakan aset itu secara objektif terlebih dahulu.
“Apabila mahasiswa bertindak anarkis, maka seluruh pihak harus mengecek regulasi terlebih dahulu,” terang Akhdiansyah.
Apabila dugaan pelecehan seksual itu tidak terbukti, Akhdiansyah akan bersedia untuk membantu aktivis mahasiswa yang terlapor. Terlebih, Akhdiansyah menyebutkan, pihaknya pernah menjadi aktivis mahasiswa, sehingga ia mengerti jenis keresahan-keresahan yang bermunculan.
Akhdiansyah mewajarkan apabila para aktivis mahasiswa yang tidak puas terhadap kinerja DPRD NTB berniat untuk terus melangsungkan gerakan yang lebih besar. Ia pun mengakui, ruang parlemen merupakan ruang yang penuh kompleksitas.
“Saya yakin para anggota DPRD NTB muda mengerti permasalahan yang berkembang dalam gerakan aktivis mahasiswa,” keyakinan dari Akhdiansyah.
Selanjutnya, Akhdiansyah mengaku bahwa pihaknya akan selalu berada dalam posisi mendukung gerakan aktivis mahasiswa.
Terakhir, Akhdiansyah mengharapkan ingin memperbanyak ruang-ruang untuk melangsungkan konsolidasi antara anggota DPRD dengan aktivis mahasiswa. Terlebih, anggota DPRD NTB sebenarnya memperjuangkan isu-isu yang sama dengan keresahan mahasiswa.
“Kami akan terus membuka diri dan ruang untuk terus berkomunikasi dalam memperjuangkan output demokrasi,” tandas Akhdiansyah. (*)
