“Beberapa program unggulan terkesan jalan di tempat, seperti otonomisasi pengelolaan pariwisata dimana dihajatkan akan menata di 99 desa wisata akan tetapi seperti yang kita lihat kemauan kuat masyarakat untuk dapat mewujudkan pariwisata di desanya sepertinya harus banyak bersabar, akibat kurangnya kepedulian pemerintah yang terlihat dari kurangnya alokasi anggaran dari sektor ini,” paparnya.
“Konsekuensinya banyak desa wisata yang masih minim sarana dan prasana yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan akan terbengkalai begitu saja,” tambahnya.
Ia pun, mengkritisi program zero waste yang dinilai mendapat dukungan anggaran, akan tetapi masih jauh dalam pencapaiannya.
Berita Terkini:
- Resmikan Outlet Baru di Mataram, ZAP Tawarkan Perawatan Kulit untuk Berbagai Kalangan
- Hasil Operasi Gempur II, Bea Cukai Mataram Amankan 436.050 Batang Rokok Ilegal
- AQUR Sasar Pemilih dari Pulau Sumbawa di Mataram, Optimis Raup Suara Utuh
- Sambut Kunjungan SPM Kota Mataram, Sekda Sumbawa Harapkan Peningkatan Pelayanan Publik
“Sebaliknya dengan program zero waste, dengan dukungan anggaran yang signifikan dari tahun ke tahun, seharusnya program ini dapat menjadi pilot project dan percontohan di tingkat nasional, akan tetapi tujuan yang diharapkan masih jauh tercapai, program ini jelas minim terobosan,” ucapnya.
Ia pun meminta agar eksekutif untuk memperketat pengawasan terhadap sumber pendapatan, mengingat postur pendapatan daerah yang terjadi defisit sebesar 186 miliar sementara penerimaan transfer pemerintah surplus 164 miliar.
“Hal ini menjadikan pemerintah provinsi terkesan hebat dimata pemerintah pusat akan tetapi sebaliknya lemah dibawah realiasasi pendapatan asli daerah yang turun drastis,” tandasnya. (ADH)
