Mataram (NTBSatu) – Fraksi NasDem DPRD NTB mengkritisi kinerja Pemprov NTB dalam memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023.
Hal itu terungkap dalam agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 pada Rabu, 13 September 2023.
Fraksi NasDem mempertanyakan penyebab menurunnya PAD di dalam APBD NTB. Diketahui pendapatan daerah Provinsi NTB mengalami penurunan yakni sebesar Rp25 miliar atau berkurang 0,42 persen.
Begitu juga dengan komponen PAD, pada perubahan APBD tahun 2023 ini turun sebesar Rp186 miliar atau berkurang 6,25 persen.
Bahkan angka penurunan yang sangat mencolok ada pada komponen retribusi daerah yang menurun hingga 31,18 persen.
Berita Terkini:
- Tiga Lembaga Survei Terdaftar di KPU NTB untuk Pilgub NTB 2024
- Ketua KPU Lombok Tengah Kembali Diperiksa Polisi Dugaan Penipuan Rp431 Juta
- Heboh, Masyarakat Temukan Orok di Pemandian Montong Bune Lombok Timur
- Selangkah Lagi Polisi Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Bansos Dua Desa di Lombok Tengah
“Berkenaan dengan hal itu fraksi NasDem mempertanyakan apa penyebab penurunan tersebut,” kata
Ketua Fraksi NasDem, Bohari Muslim, dalam rapat paripurna DPRD NTB .
“Disamping itu dalam komponen lain-lain PAD yang sah, terdapat akumulasi peningkatan pada pendapatan BLUD sebesar 74,06 persen, namun disisi lain justru terdapat penurunan yang signifikan sebesar 99,53 persen pada target pendapatan pada komponen hasil kerjasama pendapatan BMD,” tambahnya.
Ia juga mengkritisi kinerja Pemprov dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah. Belanja daerah seharusnya digunakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan.
“Namun jika dicermati belum ada hasil dan perubahan yang signifikan terhadap pengelolaan belanja daerah,” ujarnya.
