Mataram (NTB Satu) – Di tengah ramainya protes dari masyarakat Kota Mataram mengenai kenaikan tarif parkir, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram menyebut Peraturan Daerah (Perda) tersebut belum diundangkan, melainkan masih dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
“Perda tersebut masih dalam tahap evaluasi oleh Pemprov, sehingga belum diundangkan. Tentu dengan sendirinya belum berlaku,” kata Ketua DPRD Kota Mataram, H Didi Sumardi (HDS), Senin, 11 September 2023.
Berita Terkini:
- Meski Takluk 2-3 dari Arab Saudi, Empat Pemain Timnas Indonesia Catat Performa Gemilang
- Indonesia Takluk dari Arab Saudi 2-3, Warganet Salahkan Patrick Kluivert
- Timnas Indonesia Kalah Tipis 2-3 dari Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026
- Dari Bencana ke Belanja, Menelusuri Jejak Politik Anggaran BTT NTB
Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, kata HDS, akan menjadi pertimbangan saat pembahasan. Hasil evaluasi tersebut menjadi bagian dari materi yang akan didalami oleh Eksekutif bersama DPRD Kota Mataram.
Sebelumnya, Eksekutif bersama Legislatif Kota Mataram menetapkan dua Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Senin, 4 September 2023.
