Parkir Tunai Sulit Diawasi, Dishub Mataram Kaji Penggunaan QRIS Demi Cegah Kebocoran Pendapatan
Mataram (NTBSatu) – Ramainya lalu lintas pengunjung selama perhelatan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII di Kota Mataram, belum berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan parkir.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram mengungkapkan, sistem pembayaran tunai masih menjadi kendala utama dalam pelacakan dan pengawasan pendapatan dari para juru parkir (jukir).
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin menyebutkan, selama ini jukir hanya menyetor pendapatan sesuai target dalam perjanjian kinerja.
“Peningkatan pendapatan jukir dari geliat Fornas ini hanya bisa terlihat kalau memang bayar pakai QR Code. Tapi kalau masih tunai, ya penyetoran tetap saja sesuai target,” ujarnya, Rabu, 30 Juli 2025.
Melihat tantangan ini, pihaknya tengah mengkaji mewajibkan penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran parkir.
“Itu yang perlu disikapi, apakah memang harus wajib QR Code agar potensi peningkatan terlihat,” tegas Zulkarwin.
Ia menambahkan, pihaknya tidak bisa serta merta menaikkan target pendapatan hanya karena ada lonjakan aktivitas. Karena target itu sudah tertuang dalam perjanjian kinerja.
“Tidak boleh kita naikkan atau turunkan target seenaknya,” ujarnya.
Selain sistem pembayaran manual, kendala lain adalah sebagian besar kantong parkir di lokasi strategis selama Fornas. Di antaranya, GOR Turida, Kantor Gubernur, dan eks Bandara Selaparang tidak berada dalam kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram.
Lahan tersebut milik Pemprov NTB atau pengelolanya pihak lain, sehingga hasil parkir tidak masuk ke kas Dinas Perhubungan Kota Mataram.
Zulkarwin menilai, kebijakan wajib QRIS dapat menjadi solusi untuk menekan potensi kebocoran dan mengoptimalkan pendapatan dari sektor parkir. Terutama, saat event besar berlangsung.
“Kalau semua terekam digital, kita bisa hitung secara riil. Ini tentang transparansi dan efisiensi,” pungkasnya. (*)
