Sudah Tiga Kali Jaksa Belum Siap Tuntut Oknum Jaksa Nakal

Mataram (NTB Satu) - Pembacaan tuntutan terhadap oknum jaksa nakal Eka Putra Raharjo yang terjerat kasus gratifikasi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) ditunda lagi, Jumat, 1 September 2023. Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum juga siap dengan tuntutannya. “Mohon izin yang mulia untuk menunda sidang karena materi tuntutan belum siap,” kata JPU di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Mataram. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap jaksa tersebut sudah dua kali ditunda. Sebelumnya, Majelis Hakim menundanya pada Jumat 18 Agustus 2023 lalu. Penundaan kedua terjadi pada 25 Agustus 2023. Alasannya sama, tuntutannya jaksa penuntut belum siap. Baca Juga : Tempat Transaksi Narkoba di Kota Mataram Dipasang CCTV Jajaki Kerja Sama Internasional, Museum NTB Gelar Seminar bersama Kurator Museum Australia Kasus 3C Marak Terjadi di Kota Mataram, Kelalaian Masyarakat Jadi Pemicunya Diduga Langgar Netralitas ASN, Bawaslu Kota Bima Rekomendasikan Kepala Dinas Sosial Ke KASN Simpatisan Sambut Wali Kota Bima dengan Spanduk “Kami Yakin H. Muhammad Lutfi Orang Baik” Informasi yang diterima NTBSatu, rencana tuntutan (Rentut) terhadap Eka belum turun dari Kejaksaan Agung. Karena jika jaksa yang menjadi terdakwa rentutnya harus dari Jaksa Agung. Berbeda dengan non- jaksa, Rentut bisa langsung diusulkan ke kejati atau kejari di wilayah hukumnya. Berangkat dari situ, JPU belum bisa membacakan tuntutan terhadap Eka. Sementara Kajari Mataram, Ivan Jaka membenarkan bahwa pihaknya masih menunggu Rentut dari Kejaksaan Agung. "Iya, masih menunggu Rentut turun dari pusat. Semoga bisa segera," katanya. Ketua Majelis Hakim, Mukhlassudin menghargai jawaban JPU yang belum siap dengan materi tuntutannya. Sehingga, dia memutuskan sidang dilanjutkan pekan depan. Baca Juga : Tempat Transaksi Narkoba di Kota Mataram Dipasang CCTV Jajaki Kerja Sama Internasional, Museum NTB Gelar Seminar bersama Kurator Museum Australia Kasus 3C Marak Terjadi di Kota Mataram, Kelalaian Masyarakat Jadi Pemicunya Diduga Langgar Netralitas ASN, Bawaslu Kota Bima Rekomendasikan Kepala Dinas Sosial Ke KASN Simpatisan Sambut Wali Kota Bima dengan Spanduk “Kami Yakin H. Muhammad Lutfi Orang Baik” Sebagai informasi, Eka melakukan aksi pemerasan tersebut dengan memanfaatkan jabatan sebagai petugas kejaksaan. Korbannya adalah sejumlah peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Korban pertamanya bernama Muhamad Efendi. Anaknya dijanjikan lulus CPNS di Kemenkumham NTB pada tahun 2020. Eka dan korban bertemu di rumah dinas Kejati NTB yang ditempati pegawai jaksa bernama Jatimah. Terdakwa menyanggupi untuk membantu anak dari Efendi dengan syarat menyerahkan uang Rp250 juta. Namun dari perundingan disepakati biaya Rp170 juta. Jumlah uang itu diberikan secara berkala. Pemberian dilakukan di rumah Jatimah dengan tanda bukti kuitansi yang bertuliskan dana pinjaman. Selain itu, keduanya juga bersepakat apabila anaknya tidak lulus, Eka akan menyerahkan kendaraan roda empat miliknya sebagai jaminan pengembalian uang. Namun setelah pengumuman, anak dari korban Efendi tidak lulus. Efendi akhirnya menagih janji Eka untuk mengembalikan uang. Namun sampai Eka diseret jaksa, ratusan juta miliknya tidak kembali. (KHN) Baca Juga : Tempat Transaksi Narkoba di Kota Mataram Dipasang CCTV Jajaki Kerja Sama Internasional, Museum NTB Gelar Seminar bersama Kurator Museum Australia Kasus 3C Marak Terjadi di Kota Mataram, Kelalaian Masyarakat Jadi Pemicunya Diduga Langgar Netralitas ASN, Bawaslu Kota Bima Rekomendasikan Kepala Dinas Sosial Ke KASN Simpatisan Sambut Wali Kota Bima dengan Spanduk “Kami Yakin H. Muhammad Lutfi Orang Baik”