Diduga Langgar Netralitas ASN, Bawaslu Kota Bima Rekomendasikan Kepala Dinas Sosial Ke KASN

Mataram (NTB Satu) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bima kembali merekomendasikan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Kota Bima, ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena diduga melanggar netralitas ASN. Kepala Dinas Sosial, Yuliana resmi direkomendasikan ke KASN setelah membagikan bingkisan doorprize bergambar Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih yang juga suaminya sendiri. Sementara itu di sisi lain, Syamsurih saat ini sudah masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bima. Pasca menerima informasi, Bawaslu Kota Bima langsung melakukan penelusuran awal atas dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bima tersebut. Anggota Bawaslu Kota Bima, Idhar, S.Sos mengungkap, pihaknya telah memanggil Yuliana sebagai Kadis Sosial dan Alimuddi seorang relawan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), untuk diklasifikasi terkait aksi bagi-bagi doorprize bergambar wajah seorang DCS DPRD Kota Bima tersebut. Baca Juga : Simpatisan Sambut Wali Kota Bima dengan Spanduk “Kami Yakin H. Muhammad Lutfi Orang Baik” Atasi Masalah Sampah, Pemkot Mataram Buat Aturan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Video: Sejumlah Wilayah di NTB Masuk Kategori Kekeringan Awas, Siaga dan Waspada Sidang Dugaan Korupsi Disperindag Dompu Dipantau KY NTB Sidang Perdana Dugaan Korupsi Alat Metrologi, Mantan Kadisperindag Dompu “Tidak Dikerangkeng” “Setelah dilakukan penelusuran dan klarifikasi, berdasarkan fakta dan keterangan diduga telah melanggar Pasal 2 huruf f jo Pasal 9 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, jo Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Sipil” Katanya Jumat, 1 September 2023. Selain mengklarifikasi Yuliana dan Alimuddi, Bawaslu juga telah mengumpulkan keterangan sejumlah warga yang berada di lokasi digelarnya acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) PKH oleh Dinsos Kota Bima yang digelar di Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda, 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA sampai pukul 16.00 WITA. Dalam kegiatan tersebut tegas Idhar, Kepala Dinas Sosial Kota Bima diduga melakukan politik praktis saat membagikan doorprize pada acara Monev dengan penerima manfaat PKH di Kelurahan Mande. Atas dasar penelusuran dan temuan tersebut, Bawaslu Kota Bima kemudian merekomendasikan Kadis Sosial ke KASN yang selanjutnya akan diproses lebih lanjut oleh KASN. Idhar mengungkap, rekomendasi atas dugaan pelanggaran netralitas ASN ini merupakan yang ketiga kali, setelah sebelumnya 2 orang ASN dari lingkup Dinas Dikbud juga telah direkomendasikan ke KASN atas dugaan yang sama. Baca Juga : Simpatisan Sambut Wali Kota Bima dengan Spanduk “Kami Yakin H. Muhammad Lutfi Orang Baik” Atasi Masalah Sampah, Pemkot Mataram Buat Aturan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Video: Sejumlah Wilayah di NTB Masuk Kategori Kekeringan Awas, Siaga dan Waspada Sidang Dugaan Korupsi Disperindag Dompu Dipantau KY NTB Sidang Perdana Dugaan Korupsi Alat Metrologi, Mantan Kadisperindag Dompu “Tidak Dikerangkeng” Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bima, Atina meminta peran serta Pemerintah Daerah untuk mengawasi dan memberikan imbauan pada seluruh jajaran ASN agar menjaga netralitas. Karena kata Atina, kewenangan penuh yang mengawasi dan menindak terkait dengan netralitas ASN adalah Pemerintah Daerah sendiri. ASN di sini lanjutnya, tidak hanya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tapi juga PPPK dan tenaga kontrak dengan istilah lainnya, yang pembiayaannya bersumber dari uang negara. “Kami berharap kepada Pemerintah, khususnya Inspektorat Kota Bima, BKPSDM Kota Bima dan Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Bima untuk sama-sama mengawasi dan memberikan himbauan kepada ASN, untuk bisa menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 di Kota Bima," tandasnya. (ADH) Baca Juga : Simpatisan Sambut Wali Kota Bima dengan Spanduk “Kami Yakin H. Muhammad Lutfi Orang Baik” Atasi Masalah Sampah, Pemkot Mataram Buat Aturan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Video: Sejumlah Wilayah di NTB Masuk Kategori Kekeringan Awas, Siaga dan Waspada Sidang Dugaan Korupsi Disperindag Dompu Dipantau KY NTB Sidang Perdana Dugaan Korupsi Alat Metrologi, Mantan Kadisperindag Dompu “Tidak Dikerangkeng”