Aidy menyebutkan, salah satu alasan pihaknya terus mengajukan pengusulan tenaga honorer menjadi PPPK, lantaran ada wacana pusat akan mengatur formula menanggung semuanya. Namun, pihaknya belum tahu, seperti apa formula ini, apakah dengan pola transfer atau seperti apa.
“Kita tunggu kebijakan pusat. Sekarang pemerintah pusat sedang memberikan kesempatan untuk menuntaskan guru honorer dan tenaga kesehatan melalui pengangkatan PPPK,” tandasnya.
Berita Terkait:
- MDMC Gelar Program “Karang Tangguh” di NTB, Upaya Tekan Risiko Dampak Bencana
- Debat Baru Mulai, Calon Wali Kota Bima Nomor Urut 3 Tinggalkan Podium
- Senator Evi Apita Maya Tegaskan Dukung Zul-Uhel di Pilgub NTB 2024
- SMKPP Negeri Bima akan Teruskan Pertanian Berkelanjutan
Selanjutnya, terkait minimnya guru Pendidikan Luar Biasa (PLB), Aidy mengaku sudah berdiskusi dengan para petinggi beberapa Universitas yang ada di NTB, seperti Rektor Universitas Mataram (Unram), Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unram, dan Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., yang juga Rektor Universitas Hamzanwadi, agar membuka jurusan PLB di NTB.
Namun, bukan perkara yang mudah, sebab untuk membuka jurusan baru pada perguruan tinggi, ada persyaratan yang diharuskan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi atau Kopertis, salau satunya harus memiliki tenaga dosen.
“Saya punya banyak kepala sekolah atau guru Pendidikan Luar Biasa yang magister. Bisa sebagai tenaga pengajar. Tapi itu teknis di mereka,” tandasnya. (MYM)
