Polemik Unram, Rektor Diperiksa Ombusman, Disurati Komnas HAM Hingga Kampus “Ditongkrongi” KPK
Mataram (NTB Satu) – Dugaan tindakan represif yang dilakukan Satpam Universitas Mataram (Unram) beberapa waktu lalu disorot berbagai kalangan, termasuk Komnas HAM. Kasus ini merupakan rangkaian dari protes mahalnya Tarif pendaftaran jalur pendaftaran Mandiri mahasiswa baru yang disebut sebut termahal di Indonesia, mencapai Rp500.000.
Tindakan itu terjadi saat beberapa mahasiswa Unram yang tergabung dalam “Aliansi Mahasiswa Unram Melawan” melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Rektorat Unram terkait penolakan biaya pendaftaran yang dinilai memberatkan pihak calon mahasiswa.
Baca Juga:
- Perubahan Rekrutmen CASN 2026, Pemkab Sumbawa Matangkan Analisis Formasi Jabatan
- Jaksa Agendakan Periksa Perusahaan Diduga Penampung Fee DAK Dikbud NTB 2024
- RSUD Sumbawa Segera Miliki Layanan Cath Lab, Gedung Rp26 Miliar Rampung
- Sebut Sidak Dewan Hanya “Kulit Luar”, Konsultan Pengawas Proyek SMPN 17 Mataram Beberkan Fakta Teknis
Tidak terima dengan perlakuan Satpam kampus, perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi tersebut melaporkan kejadian itu pada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan NTB pada 26 Juni 2023.
Adapum materi laporannya, tidak hanya terkait SOP tindakan Satpam, tapi berkembang ke biaya pendaftaran mahasiswa yang disebut naik bahkan sampai 100 persen.
Dari yang awalnya Rp250.000 menjadi Rp500.000.
