ADVERTORIAL

Perlu Data Akurat untuk Genjot Pembangunan dan Pengentasan Pengangguran di NTB

Mataram (NTB Satu) – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB dan beberapa instansi lainnya melakukan Rapat Koordinasi Layanan Satu Data dan Informasi Ketenagakerjaan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023, Senin, 17 Juli 2023.

Akurasi data menjadi poin pokok dalam rapat lintas instansi tersebut. Kepala Disnakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan, tanpa data dan informasi akurat, artinya bekerja tanpa kompas. Stakeholder terkait baik provinsi maupun kabupaten dan kota, kata Aryadi, harus berkolaborasi menyajikan data akurat.

“Bagaimana kita menyajikan data dan informasi terupdate yang dapat bermanfaat bagi kita semua selaku pembantu gubernur dan wakil gubernur dalam merancang dan memberikan masukan maupun menyusun suatu program,” kata Aryadi.

Sementara Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda NTB, Irsan Hadiyan menyebut, berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perekonomian NTB pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Dari segi kemiskinan, sejak tahun 2018, tingkat kemiskinan Provinsi NTB selalu di bawah 15 persen. Pada September 2022, tingkat kemiskinan di NTB sebesar 13,82 persen, diperoleh dari data BPS Provinsi NTB. Sedangkan pada data pengangguran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTB terus menurun dalam tiga tahun terakhir,”ucap Hadiyan.

Sehubungan dengan sinkronisasi program di bidang ketenagakerjaan antara Pemprov dan Pemkab di NTB, menurutnya dapat dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam forum ini bisa mendapatkan masukan dari kabupaten dan kota tentang program yang perlu dilaksanakan.

“Selain itu juga melalui RPJMD dan RKPD, dimana Bappeda dan Perangkat daerah memberikan masukan terkait dokumen RPJMD kabupaten kota,” tambahnya.

Hadiyan menjelaskan, dengan data yang akurat dan terupdate dapat membantu mempercepat tujuan pembangunan daerah dalam RPD Provinsi NTB Tahun 2024 hingga 2026.

“Terwujudnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi kawasan regional Bali-Nusra yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya.(MKR)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button