Sebagai Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Provinsi NTB, Arofiq juga menanggapi permasalahan PPDB yang terjadi tahun ini. Ia mengatakan, permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan memperbaiki sistemnya, terutama untuk jalur zonasi.
“Zona itu dibuat agar satu lingkungan ada tiga pilihan sekolah, dibuat fleksibel. Misalnya, lingkungan Majeluk selain milih SMAN 11 Mataram bisa memilih 2 sekolah lainnya, seperti SMAN 6 Mataram dan SMAN 9 Mataram atau SMAN 5 Mataram dan SMAN 9 Mataram. Kalau melihat itu, karena SMAN 11 Mataram sekolah baru tentu anak akan memilih sekolah yang mapan. Contoh, pilih SMAN 6 yang sudah asri, pilih SMAN 9 yang tengah kota, pilih SMAN 5 yang favorit,” terangnya.
Namun, semestinya jika tidak dapat di ketiga sekolah itu, jatuh ke pilihan terakhir SMAN 11 Mataram. Sebab, masing-masing sekolah pasti memiliki keterbatasan.
Baca Juga:
- Ali BD soal Kasus Lahan MXGP Samota: Tidak Ada Tindak Pidana, Kerugian Negara Nol!
- Bupati Jarot Resmi Buka Gubernur Cup 2025, Wajibkan Pelajar Sumbawa Tekuni Satu Cabor
- Hingga Pertengahan Desember, Realisasi PAD Lombok Timur 2025 Capai 91 Persen
- Menakar Efektifitas Meritokrasi
“SMAN 5 Mataram, contohnya, walaupun sangat banyak yang ke sana, selalu ada penumpukan. Sebenarnya yang baik itu, ketika sudah tidak diterima, beralih ke pilihan berikutnya. Ada pilihan kedua, tidak bisa juga, ada pilihan ketiga. Tetapi secara sistem belum bisa,” tuturnya.
Oleh karenanya, ia berharap pihak Dinas Dikbud NTB di tahun mendatang, kalau ada Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan ke SMAN 11 Mataram kembali.
“Supaya sarana dan prasarana memadai dan masyarakat bisa melihatnya. Sehingga masyarakat yang berada di lingkungan sekitar juga mau ikut membesarkan dan memanfaatkan SMAN 11 Mataram sebagai tempat putra putrinya bersekolah. Kalau masih ada kekurangan, itu wajar karena sekolah yang baru, tetapi kami berusaha keras untuk menutupi kekurangan tersebut. Insyaallah bersama kawan-kawan guru kami bertekad tetap memberikan pelayanan terbaik,” pungkasnya. (JEF)
