“On going proses, tetap kita melakukan koordinasi untuk mencapai titik temu, karena besaran anggaran saat ini belum mencapai titik temu, karena ini masih dirumuskan juga dan akan dilakukan pola sharing bersama Kabupaten Kota yang juga akan melaksanakan Pilkada pada waktu yang sama,” imbuhnya.
Tawaran skenario Cost Sharing dengan Kabupaten dan Kota, ia berharap agar ada formulasi antara Pemprov, agar tidak ada pembiayaan dobel terhadap item-item pembiayaan di Pilkada 2024 antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten Kota.
“Iya betul, mana yang menjadi bagian dari KPU Provinsi dan mana yang menjadi bagian dari KPU Kabupaten Kota, tidak boleh dobel pembiayaan, karena nanti pasti petugasnya sama dan waktu pelaksanaannya juga sama,” ungkapnya.
Baca Juga:
- MDMC Gelar Program “Karang Tangguh” di NTB, Upaya Tekan Risiko Dampak Bencana
- Debat Baru Mulai, Calon Wali Kota Bima Nomor Urut 3 Tinggalkan Podium
- Senator Evi Apita Maya Tegaskan Dukung Zul-Uhel di Pilgub NTB 2024
- SMKPP Negeri Bima akan Teruskan Pertanian Berkelanjutan
Mengenai item pembiayaan yang menjadi fokus Cost Sharing, ia mengatakan lebih pada aspek honor penyelenggara.
“Tentu dari honor badan penyelenggara ad hoc itu dari PPK ke bawah, tapi kalau honor dari badan Ad hoc itu akan diambil dari APBD, nah untuk pola pembiayaan pilkadanya apakah akan mengikuti cost sharing seperti pilkada di tahun 2018, atau seperti apa, itu yang dicari formula super efektif,” tandasnya. (ADH)
