Mataram (NTB Satu) – Skenario refocusing APBD Perubahan NTB Tahun 2023, tak semudah keinginan Pemprov NTB. Kebijakan untuk membayar sisa utang sebesar Rp400 Miliar itu mendapat sandungan dari DPRD NTB. Padahal, semua kewajiban pembayaran harus segera dituntaskan.
Sebagai catatan, setidaknya ada dua hal yang menjadi objek refocusing anggaran di APBD Perubahan, yaitu program direktif Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta pokir atau pokok-pokok pikiran (Pokir) seluruh anggota DPRD NTB yang merupakan program untuk para konstituen.
Berita Terkait:
LIPSUS – Skenario Tutup Lubang Jelang Akhir Jabatan
LIPSUS – Jawab Kegaduhan akibat Keliru Pemahaman
LIPSUS – Menakar Risiko Ekonomi NTB Dampak Skenario Bayar Utang Kontraktor
Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah mengatakan, pihaknya tak ingin meninggalkan utang yang menjadi kewajiban Pemprov NTB. Karena itulah pembayaran utang menjadi prioritas keuangan daerah saat ini.
“Ya tentu pertama karena kita tidak ingin meninggalkan utang. Jadi kita prioritaskan lah, mungkin ada penyesuaian di pokir, ada usulan dari masyarakat yang dibahasakan dengan direktif Gubernur dan Wagub,” kata Gubernur NTB Selasa 11 Juli 2023.
