LIPSUS - Skenario Tutup Lubang Jelang Akhir Jabatan

Utang kontraktual Pemerintah Provinsi (NTB) kepada pihak ketiga berkelindan jadi polemik dan keresahan pihak ketiga. Sebab pekerjaan tuntas, pembayaran belum diterima. Nilainya terus berlipat hingga mencapai Rp400 Miliar pada triwulan II Tahun 2023. Sementara Pemerintah daerah putar ide dan skenario penyelesaian. Muncullah keinginan menjalankan skenario refocusing, istilah yang populer saat Covid-19, mengalihkan mata anggaran pada situasi darurat. Pemerintah Provinsi NTB sebenarnya sudah memberikan penjelasan yang memadai berkaitan dengan kebijakan penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga, namun diskursus ini terus menggelinding. Bagaimana rekam jejak utang Rp400 Miliar Pemprov NTB? Berita Terkait: LIPSUS – Batu Sandungan Skenario RefocusingLIPSUS – Jawab Kegaduhan akibat Keliru PemahamanLIPSUS – Menakar Risiko Ekonomi NTB Dampak Skenario Bayar Utang Kontraktor Dari total kewajiban jangka pendek sebesar Rp639,40 miliar Pemprov NTB, salah satu kewajiban yang belum dilunasi dan jadi polemik adalah angka Rp 420,73 miliar, yang merupakan kewajiban kepada pihak ketiga. Jumlah itu meningkat hampir dua kali lipat dari kewajiban pembayaran tahun 2021 yang dibawa ke tahun 2022 yang hanya sekitar Rp200 miliar. Utang itu sendiri dimulai tahun 2019 yang dibawa di tahun 2020 . Berlanjut di 2020 dibawa ke 2021, kemudian yang 2021 dibawa ke 2022, dan kewajiban yang 2022 dibawa ke 2023. Kewajiban kepada pihak ke tiga ini muncul saat target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD tidak bisa tercapai 100 persen. Kemudian belanja yang direalisasikan justru sebesar 100 persen, sehingga ada sejumlah belanja yang tak bisa terbayarkan di tahun berkenaan. Dengan demikian, proses pembayarannya dibawa ke tahun anggaran berikutnya. Berita Terkait: LIPSUS – Batu Sandungan Skenario RefocusingLIPSUS – Jawab Kegaduhan akibat Keliru PemahamanLIPSUS – Menakar Risiko Ekonomi NTB Dampak Skenario Bayar Utang Kontraktor Penyelesaian kewajiban jangka pendek ini menjadi prioritas belanja dari Bendahara Umum Daerah. ‘’Prinsipnya anggaran yang berasal dari fiskal bebas, kita arahkan secepatnya untuk pembayaran kewajiban jangka pendek ini,’’ tegas Asisten II Setda NTB, Ahmad Wirawan. Sebenarnya, sebelum skenario refocusing anggaran dilontarkan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, Pemprov NTB terus melunasi semua kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang masih terutang di tahun 2023. Tercatat hingga tanggal 23 Mei 2023 sebesar 47 persen, sehingga adapun sisa 57 persen akan terus menjadi atensi Pemda sampai tuntas. ‘’Sekitar 47 persen per 23 Mei sudah terbayar. Kita punya komitmen untuk menyelesaikan dan skenario bahwa kita memprioritaskan penyesaian utang itu,’’ kata Sekda Provinsi NTB, Drs H.Lalu Gita Ariadi belum lama ini. Berita Terkait: LIPSUS – Batu Sandungan Skenario RefocusingLIPSUS – Jawab Kegaduhan akibat Keliru PemahamanLIPSUS – Menakar Risiko Ekonomi NTB Dampak Skenario Bayar Utang Kontraktor Pemprov terus memonitor perkembangan ketersediaan uang kas daerah. Setiap sepekan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan konsolidasi dan mengevaluasi apa saja kebutuhan-kebutuhan jangka pendek melibatkan Banggar DPRD NTB. Di masa-masa penyelesaian kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga ini, Pemprov NTB mengakui ada pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Prinsipnya kata Sekda, pihaknya memastikan program birokrasi tetap berjalan, dan di sisi lain komitmen penyelesaian utang ini tertunaikan. “Kami atur skema-skemanya ,” tambah Sekda. Pihaknya akan berupaya terus realistis, baik dalam belanja maupun estimasi pendapatan daerah. Sebab ada beberapa kewajiban hibah anggaran yang harus ditunaikan dalam jumlah yang cukup besar di tahun depan, yaitu anggaran untuk Pilkada 2024. Ia percaya, Gubernur NTB menaruh perhatian yang sangat besar terhadap persoalan ini. Sebab dalam beberapa pertemuan, Gubernur selalu menekankan penyelesaian pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga. Refocusing APBD Perubahan Tahun 2023 bagi Gubernur adalah skenario paling rasional jelang akhir masa jabatannya, September 2023 mendatang. Berita Terkait: LIPSUS – Batu Sandungan Skenario RefocusingLIPSUS – Jawab Kegaduhan akibat Keliru PemahamanLIPSUS – Menakar Risiko Ekonomi NTB Dampak Skenario Bayar Utang Kontraktor Setidaknya ada dua hal yang menjadi objek refocusing anggaran di APBD Perubahan, yaitu program direktif Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta pokir atau pokok-pokok pikiran (Pokir) seluruh anggota DPRD NTB yang merupakan program untuk para konstituen. Gubernur NTB tak ingin meninggalkan utang yang menjadi kewajiban pemerintahan yang dikomandoinya. "Ya tentu pertama karena kita tidak ingin meninggalkan utang. Jadi kita prioritaskan lah, mungkin ada penyesuaian di pokir, ada usulan dari masyarakat yang dibahasakan dengan direktif gubernur dan wagub," kata Gubernur NTB Selasa 11 Juli 2023. (HAK/ZSF)