AMNT Kantongi Rp10 Triliun hasil Jual Saham, tapi nunggak Rp467 Miliar ke Pemda KSB

Mataram (NTB Satu) - PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat, 7 Juli 2023. Hasilnya, perusahaan tersebut mengantongi dana segar sebesar Rp10,73 triliun. Namun, perusahaan nomor dua terbesar di Indonesia itu menunggak Rp467.967.946.464 kepada Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Uang tunggakan itu muncul dari keuntungan bersih yang harus disetorkan untuk pajak penerangan jalan dan pajak air tanah bawah. Baca Juga: Angka tersebut belum termasuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MMLB). Sehingga PT AMNT dinilai lalai dengan kewajiban dan penerapan good mining practice. Indikasi lalai itu diungkap Ketua Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (Amanat), Muh. Erry Satriawan melalui keterangan tertulis diterima NTBSatu, Senin, 10 Juli 2023. Jika dihitung, Pemda KSB berpotensi mendapatkan ratusan miliaran dari aktivitas pertambangan PT AMNT dari tahun ke tahun. "Lihat saja ada potensi pendapatan yang diperkiraan bagi hasil keuntungan PT AMNT, bagian untuk Pemerintah Daerah KSB, Tahun 2022 Rp291.570.400.000," sebutnya. Kemudian pada tahun 2021 Rp128.945.840.000 dan tahun 2020 Rp45.216.800.000. Selain itu, PT AMNT juga dinilai memiliki sejumlah tunggakan kepada Pemda KSB. Antara lain, pajak penerangan jalan senilai Rp1.135.057.610 tahun 2022. “Itu belum dikenakan sanski denda keterlambatan senilai Rp557.441.297,” sebut Erry. Tahun yang sama, perusahaan tersebut memiliki tunggakan pajak air tanah bawah senilai Rp452.440.032. "Dan itu belum dikenakan denda keterlambatan Rp89.967.525," jelasnya. Baca Juga: Dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, mengatur bahwa pemegang IUPK dalam hal ini PT AMNT, wajib menyetor 4 persen keuntungan bersihnya kepada pemerintah pusat. Kemudian 6 persen kepada Pemda NTB. Enam persen ke Pemda NTB itu dibagi menjadi beberapa bagian. Antara lain, 2,5 persen untuk Kabupaten Sumbawa Barat sebagai daerah penghasil, 2 persen untuk kabupaten/kota, dan 1,5 persen untuk Pemprov NTB. Pembagian itu pun harus berdasarkan rekomendasi BPK NTB sebagai lembaga pengawas keuangan kredibel. "Dan tentu tidak akan sembarangan," ucapnya. Dengan APBD besar dan sejumlah program ratusan miliar ditambah potensi PPM/CSR ratusan miliar setiap tahunnya, belum lagi meningkatkannya penjualan PT AMNT, seharusnya memberi dampak positif kepada masyarakat. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Hal itu dibuktikan dengan masih tingginya angka kemiskinan. Angka kemiskinan 15,96 persen sejak akuisisi 2017 hingga tahun 2022 turun 13,02 persen. "Hanya turun 2.94 persen atau setara 21 ribu jiwa di tahun 2022," ungkapnya. "Kebijakan ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada masyarakat lokal," lanjut Erry. Baca Juga: Sementara itu, Vice President Corporate Communications AMNT, Kartika Octaviana mengatakan, pihaknya selalu mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia baik level pusat maupun daerah. Pengakuannya, seluruh kewajiban keuangan dan perpajakan yang berlaku, selalu dikoordinasikan dengan pihak pemerintah terkait dalam pelaksanaannya. "Sesuai dengan aturan yang berlaku dan dipantau secara ketat oleh pemerintah," katanya kepada NTB Satu via WhatsApp. Sementara itu terkait bagi hasil, sambung dia, PT AMNT masih menunggu adanya peraturan pelaksana teknis sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan. Itu juga menjadi dasar acuan pelaksanaan pembayaran, agar tidak terjadi kesalahan perhitungan ataupun maladministrasi. "Biar tidak bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)," pungkasnya. (KHN)