“Penunjang ini dari pemerintah, tidak mungkin investor kita minta untuk melakukan perbaikan. Di sinilah ada peran dan dukungan dari pada pemerintah ketika membuat infrastrukturnya,” tandasnya.
Untuk itu, dalam memaksimalkan potensi tersebut, ia mencoba menerapkan apa yang dilakukan oleh pemerintah China. Di mana untuk menggaet para investor melakukan investasi di daerahnya, harus dimulai dengan pembangunan infrastruktur yang baik oleh pemerintah.
Namun, ia juga menyadari, bahwa fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB tidak cukup untuk melakukan itu. Oleh karena itu perlu adanya terobosan-terobosan baru, perlu adanya lobi yang lebih kuat lagi untuk mewujudkan itu. Jadi itu, Pekerjaan Rumah (PR) kami kedepannya.
Baca Juga:
- MDMC Gelar Program “Karang Tangguh” di NTB, Upaya Tekan Risiko Dampak Bencana
- Debat Baru Mulai, Calon Wali Kota Bima Nomor Urut 3 Tinggalkan Podium
- Senator Evi Apita Maya Tegaskan Dukung Zul-Uhel di Pilgub NTB 2024
- SMKPP Negeri Bima akan Teruskan Pertanian Berkelanjutan
“Alhamdulillah kita punya Gubernur yang the best yang ahli melobi, memiliki jaringan yang luas, jadi kita di PUPR hanya menyiapkan data-data pendukungnya,” tandasnya.
Besar harapannya agar masalah infrastruktur di NTB ini bisa terlayani dengan baik, masyarakat juga bisa merasakan hasil pembangunan yang telah ada di PUPR.
Selanjutnya, ia berharap pada kepemimpinannya yang baru di Dinas PUPR ini, kedepannya bisa kompak dan masyarakat bisa mengurangi kegiatan aksi unjuk rasa sampai menutup jalan yang dapat merugikan orang lain dan dirinya sendiri.
“Terus terang, kita punya komitmen lah, ibarat pemerintah dan masyarakat itu bapak dan anaknya. Tidak mungkin seorang bapak itu, mencederai kepentingan anaknya sendiri. Memang ada juga permintaan anak ke Bapaknya yang ditolak, karena memang tidak ada biaya,” tambahnya. (MYM)
