Resmi Jadi Kadis PUPR NTB, Mohammad Rum: Saya Anak Hilang yang Kini Pulang

Mataram (NTB Satu) - Setelah dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) ,Dr. H Zulkieflimansyah pada Senin, 3 Juli 2023, Ir. H. Mohammad Rum, MT. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB menggantikan Ir. H. Ridwan Syah yang sudah memasuki masa pensiun. Sebagai Kepala Dinas yang baru, Rum mengaku akan banyak belajar dari pengalaman untuk mengelola posisinya yang sekarang. Ia mengakui, meski dirinya bukan orang baru di Dinas PUPR ini, namun masih perlu banyak belajar, terutama dari Kepala Dinas sebelumnya, Ridwan Syah. Baca Juga: "Saya bukan orang baru di PUPR, saya ini anak yang hilang, setelah 9 tahun saya kembali lagi di rumah ini. Insya Allah saya sudah memahami beberapa hal terkait PUPR ini," jelasnya, Selasa, 4 Juli 2023. Magister Teknik itu mengatakan, pengalamannya sebelum menjadi Kepala Dinas PUPR ini menjadi modal awal memimpin Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang strategis ini. Menurutnya, muaranya semua OPD itu di Dinas PUPR, karena semua itu pasti membutuhkan infrastruktur. "Jadi semua infrastruktur itu mem-backup, karena PUPR ini bisa dibilang prasarananya untuk semua OPD," tuturnya. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan kinerjanya pada tempat yang baru ini, dirinya akan mencoba menguraikan sedikit demi sedikit apa yang menjadi pengalamannya sebelum menjadi Kepala Dinas PUPR sekarang. "Alhamdulillah dengan pengalaman saya di luar PUPR ini mendapat banyak hal, terkait perjalan saya di DPMPTSP, kemudian saya juga pernah lama di BPBD, kemudian saya juga cukup setahun di Pengadaan Barang dan Jasa," terangnya. Baca Juga: Selanjutnya, sebagai Kepala Dinas PUPR yang baru, dia akan mencoba mewujudkan program ramah Investasi yang dicanangkan oleh Gubernur NTB sebelumnya. Hal itu lantaran, masih banyaknya tempat-tempat di NTB yang memiliki potensi untuk dikembangkan oleh Investor, justru terhalang oleh tidak memadainya infrastruktur pada daerah tersebut. "Contohnya di Temada, disana tidak bisa maju, padahal potensi untuk investasi pariwisatanya sangat bagus sekali, tetapi karena tidak ada infrastruktur yang baik, jalan yang baik. Sehingga tidak dilirik oleh investor," katanya. Ia mengatakan, sebenarnya ada 17 investor di tempat tersebut, tetapi belum melaksanakan kegiatannya lantaran mereka melihat belum ada infrastruktur penunjang dari pihak pemerintah. "Penunjang ini dari pemerintah, tidak mungkin investor kita minta untuk melakukan perbaikan. Di sinilah ada peran dan dukungan dari pada pemerintah ketika membuat infrastrukturnya," tandasnya. Untuk itu, dalam memaksimalkan potensi tersebut, ia mencoba menerapkan apa yang dilakukan oleh pemerintah China. Di mana untuk menggaet para investor melakukan investasi di daerahnya, harus dimulai dengan pembangunan infrastruktur yang baik oleh pemerintah. Namun, ia juga menyadari, bahwa fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB tidak cukup untuk melakukan itu. Oleh karena itu perlu adanya terobosan-terobosan baru, perlu adanya lobi yang lebih kuat lagi untuk mewujudkan itu. Jadi itu, Pekerjaan Rumah (PR) kami kedepannya. Baca Juga: "Alhamdulillah kita punya Gubernur yang the best yang ahli melobi, memiliki jaringan yang luas, jadi kita di PUPR hanya menyiapkan data-data pendukungnya," tandasnya. Besar harapannya agar masalah infrastruktur di NTB ini bisa terlayani dengan baik, masyarakat juga bisa merasakan hasil pembangunan yang telah ada di PUPR. Selanjutnya, ia berharap pada kepemimpinannya yang baru di Dinas PUPR ini, kedepannya bisa kompak dan masyarakat bisa mengurangi kegiatan aksi unjuk rasa sampai menutup jalan yang dapat merugikan orang lain dan dirinya sendiri. "Terus terang, kita punya komitmen lah, ibarat pemerintah dan masyarakat itu bapak dan anaknya. Tidak mungkin seorang bapak itu, mencederai kepentingan anaknya sendiri. Memang ada juga permintaan anak ke Bapaknya yang ditolak, karena memang tidak ada biaya," tambahnya. (MYM)