“Unram harus punya SOP yang benar dan ketat,” tegasnya.
Terkait biaya pendaftaran jalur mandiri, sambung Dwi, pihaknya akan mendalami apakah meningkatnya biaya tersebut sesuai regulasi atau ada alasan lain.
“Ada perbedaan pandangan antara pihak Rektorat dengan mahasiswa. Karena itu yang akan kami dalami, apa dasar kenaikan itu dilakukan,” ucapnya.
Apalagi, sambungnya, kenaikan angka sampai seratus persen. Yang sebelumnya Rp250 ribu menjadi Rp500 ribu. “Itu yang kami dalami,” katanya.
Menurut Dwi, sebelum Unram menaikkan biaya pendaftaran jalur mandiri, seharusnya melakukan sosialasi. Hal ini sebagai bentuk informasi awal kepada mahasiswa dan calon mahasiswa baru agar mengetahui perkembangan.
Terkait dua isu utama laporan ini, Ombudsman NTB masih menunggu kelengkapan berkas mahasiswa Unram. Seperti identitas korban, yakni KTP atau KTM. Kemudian sejumlah bukti, antara lain kronologi dugaan penganiayaan dan bukti (foto dan video).
“Setelah diversifikasi soal materil dan formilnya, kami akan plenokan. Setelah itu baru kami lakukan tahap pemeriksaan,” tutup Dwi. (KHN)
Baca Juga :
