Mataram (NTB Satu) – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB resmi menggandeng pemerintah desa di NTB dalam upaya memantau lembaga penyiaran di daerah ini. Terkait dengan hal ini, KPID pun telah meluncurkan Pedoman Desa Peduli Penyiaran yang dinilai sebagai sebuah inovasi yang pertama di Indonesia.
Ketua KPID NTB NTB Ajeng Roslinda Motimori mengatakan, kolaborasi ini sangat penting dalam rangka membekali desa dengan siaran yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses transformasi lembaga penyiaran ke digital perlu mendapat pengawasan.
Baca Juga:
- Pemkab Sumbawa Matangkan Master Plan Dermaga Limung, Pembangunan Tunggu Lampu Hijau Pusat
- Pemkab Sumbawa Pastikan Tidak Ada Tenaga Honorer 2026
- KPK Beri Pengusaha Tambak Udang Lombok Timur Tenggat Waktu hingga April 2026 Perbaiki IPAL
- Ferry Irwandi Respons Sentilan Anggota DPR RI soal Donasi Rp10 Miliar: Saya Tidak Marah dan Kesal
“KPID mengeluarkan Pedoman Desa Peduli Penyiaran ini merupakan pertama di Indonesia. Ini sejarah. Semua dimulai dari langkah pertama. Kenapa ini kami lakukan, sebab ini sebagai langkah preventif menghadapi era digitalisasi,” kata Ajeng Roslinda Motimori dalam acara Sosialisasi Pedoman Desa Peduli Penyiaran 2023 yang berlangsung, Senin 19 Juni 2023.
Ia mengatakan, sebelum dilakukan sosialisasi, KPID telah merampungkan Pedoman Desa Peduli Penyiaran melalui tim penyusun yang melibatkan pakar hukum, pakar komunikasi, praktisi lembaga penyiaran dan lainnya.
