PGRI dan FSGI NTB Minta Wacana Marketplace Guru Dimatangkan Lagi

Mataram (NTB Satu) – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan wacana perekrutan guru melalui marketplace. Wacana ini disampaikan langsung oleh Mendikbudristek, Nadiem Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Rabu, 24 Mei 2023. Berbagai pihak langsung menanggapi wacana yang akan diberlakukan pada 2024 tersebut. Mulai dari anggota DPR saat dalam rapat kerjanya, pengamat pendidikan, dan organisasi profesi guru, termasuk yang ada di NTB. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Yusuf, S.Pd., meminta, agar Kementerian mematangkan kembali konsep dan teori dari marketplace guru tersebut. “Mungkin tujuannya bagus, tetapi secara konsep dan teori untuk bagaimana guru ke depannya perlu sistem. Maka, seharusnya sistem dibuat dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Regulasi cara merekrutnya juga,” ungkapnya, Jumat, 9 Juni 2023. Lihat juga : Jangan sampai jika tidak ada regulasi, kata Yusuf, malah melanggar aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. Jika sudah demikian menurutnya, akan menyulitkan seluruh elemen seperti Dinas Pendidikan di daerah, sekolah, dan para guru sendiri. “Regulasi-regulasi ini harus dibuat dulu. Undang-Undangnya seperti apa, peraturan turunannya termasuk Permendikbudristeknya seperti apa. Tidak bisa tiba-tiba,” jelasnya. Selain itu, PGRI NTB juga meminta agar Kementerian segera melakukan sosilisasi dahulu ke Dinas Pendidikan di daerah terkait marketplace guru. “Marketplace ini platform digital dan sampai sekarang kami belum lihat bagaimana bentuk dari platform yang ditawarkan pemerintah. Maka, perlu sosialisasi kepada seluruh stakeholder pendidikan agar mampu menerima dan memahami apa yang ditawarkan Kementerian melalui marketplace guru,” tambahnya. Lihat juga : Hal senada juga disampaikan Ketua Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) NTB, Mansur. Ia mengatakan, bahwa seharusnya konsep dan metode proses pelaksanaan dari marketplace guru ini sudah matang. Meskipun konsepnya untuk menuntaskan persoalan kekurangan guru, tetapi sampai sekarang, bagaimana prosesnya belum ada. “Walaupun mas Nadiem menyebut sudah berkoordinasi dengan DPR dan sebagainya, tetapi kita harus lihat bagaimana proses penganggarannya. Kemudian, bagaimana, siapa yang mengadmin atau menentukan terjadinya guru misalnya diblacklist sekolah. Ini yang belum ada,” ujarnya saat dihubungi secara terpisah. Terutama, masalah administrasi dan penggajiannya yang akan dialihkan langsung melalui sekolah. “Tentu sangat riskan atau mungkin tidak sederhana. Saya khawatirnya akan bernasib sama dengan beberapa episode merdeka belajar lain yang semacam heboh. Lalu, bagus di konsep saja, karena belum bisa dilaksanakan,” terang Wakil Sekretaris Jenderal FSGI ini. Lihat juga : Sehingga bagaimana konsep sampai terjadi perekrutan melalui marketplace masih belum jelas. Mulai dari siapa yang menyiapkan, memverifikasi guru yang bisa tersedia di dalam platform. Kemudian, yang akan menentukan finishingnya dan guru tersebut bisa mengajar, serta apakah siap nanti bila sekolah yang menentukan. “Lalu, apakah pemerintah daerah bisa mensinkronkan gaji para guru tersebut. Kalau hanya sekedar biaya rekrutmen yang katanya dulu ditangani oleh pemerintah daerah, kemudian diberikan ke sekolah, itu sederhana. Tetapi apakah penggajian, kemudian nomor induk pegawai, dan sebagainya itu bisa tersinkronkan dengan Kementerian lain. Ini yang belum bisa kita tahu, mampu tidak kita membuatkan regulasi yang bisa berjalan atau disetujui oleh Kementerian terkait. Itu yang sangat kami takutkan,” ujarnya. Jika situasi penyebaran dan penyediaan guru di Indonesia sudah dalam kondisi ideal, tutur Mansur, barulah konsep marketplace ini sangat bagus. “Sangat bagus untuk memangkas administrasi. Tetapi situasi penyebaran dan penyediaan guru saat ini masih suram. Kebutuhan sekolah belum pasti sehingga wacana yang ada belum bisa menjamin menyelesaikan masalah,” tutupnya. (JEF) Lihat juga :