Tunggakan Royalti PT. AMNT Ditaksir Melebihi Rp104 Miliar

Mataram (NTB Satu) – Temuan royalti yang tidak dibayarkan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) kepada Pemprov NTB berpotensi membengkak. Mengingat, tunggakan itu tidak hanya satu tahun temuan, tapi periode 2020, 2021 dan 2022. Tunggakan royalti itu jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk periode 2020 mencapai Rp104 Miliar atau setara 6,71 juta dolar. Dasar penyerahan royalti itu sesuai Pasal 129 ayat 2 Undang Undang Minerba, bahwa Pemprov NTB berhak memperoleh keuntungan bersih PT. AMNT yang memegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Temuan soal tunggakan itu terungkap dalam Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB, Kamis 8 Juli 2023. Menurut Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang, dana bagi hasil itu wajib disisihkan kepada kas Pemprov NTB bersumber dari keuntungan bersih PT. AMNT. “Data bagi hasil itu adalah 1,5 persen dari keuntungan bersih PT. AMNT,” kata Pius saat Paripurna. Ditambahkan Pius, angka royalti yang belum dibayar perusahaan tambang emas dan tembaga itu bisa membengkak, lebih dari Rp104 Miliar. Karena tunggakan berlanjut tahun 2021 dan 2022. Pihaknya belum dapat menghitung angka royalti dua tahun berikutnya. Pius beralasan, PT AMNT belum mempublikasikan laporan keuangan perusahaan periode 2022. “Tapi bagi hasil keuntungan bersih 2022 jauh lebih besar dari tahun sebelumnya,” ungkap eksponen aktivis 1998 ini. Idealnya, PT AMNT menurutnya wajib menyetorkan Dana Bagi Hasil (DBH) tersebut, dapat dimanfaatkan untuk pembangunan wilayah Provinsi NTB. Namun akhirnya belum dapat digunakan sebab masih jadi tunggakan. Catatan itu disampaikan Pius meskipun Pemprov NTB telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LHP LKPD Tahun 2022. Konsekuensinya, BPK memberikan sejumlah catatan yang perlu mendapatkan atensi, termasuk soal tunggakan Royalti Amman Mineral tersebut. Dikonfirmasi terpisah, Vice President Corporate Communications PT. AMNT, Kartika Octaviana enggan menanggapi temuan itu. “Ini antara BPK dengan Pemerintah Provinsi NTB, bukan dengan PT AMNT,” tegas Vina, sapaan mantan Presenter Metro TV ini. (HAK) Lihat juga : PT. AMNT Menunggak Royalti Rp104 Miliar kepada Pemprov NTB Pemprov NTB Raih Opini WTP Ke-12 dari BPK