Mataram (NTB Satu) – Tingkat kemiskinan di Provinsi NTB masih terbilang cukup tinggi. Diduga salah satu penyebabnya karena masih ada orang kaya yang mengakses program bantuan bagi orang miskin.
Untuk itu Dinas Sosial (Dinsos) NTB melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Armansyah mengharapkan Dinas Sosial Kabupaten/Kota khususnya pihak pemerintah daerah Kabupaten/ Kota termasuk pemerintah desa untuk terus melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan yang terhimpun dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga, tidak ada lagi kejadi seperti itu.
Momentum musyawarah desa/musyawarah kelurahan adalah bagian terpenting dalam finalisasi usulan data dimaksud pada level desa/kelurahan.
Lihat Juga:
- Gubernur Iqbal Pastikan Proyek IJD di Sumbawa Masuk Skema Multiyears
- Minat Umrah Tinggi, Pemprov NTB Upayakan Buka Rute Penerbangan Baru Lombok – Jeddah
- Bareskrim Turun Tangan, Bidik Tambang Ilegal Omzet 1 Triliun di Sekotong
- Tanggapi Sanksi Etik Jelang Pemilihan Rektor Unram, Prof. Hamsu Siapkan Langkah Hukum
“Demikian halnya para pendamping atau Pekerja Sosial Masyarakat atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan terus melakukan pendampingan dalam pendataan warga miskin yang berhak mendapatkan bantuan,” pungkasnya.
Ia melanjutkan, Kementerian Sosial sudah lama memberikan pedoman jumlah juknis kepada Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Sosial Kabupaten/ Kota untuk mengawal pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan.
Dengan harapan pemerintah desa/kelurahan dapat mengoptimalkannya melalui mekanisme musyawarah desa/ kelurahan dan memastikan proses input usulan data oleh operator SIKSNG di desa berjalan sebagaimana mestinya.
