“Sudah masuk tapi jawaban dari Pemda Lobar masih menunggu kesepakatan antara Kabupaten dan Provinsi,” jelasnya.
Penetapan anggaran jelasnya kembali akan berdasarkan pula pada pola sharing cost yang dilakukan oleh Pemprov nantinya. Sehingga kemungkinan besar anggaran Rp52 miliar bisa berkurang kembali.
“Baru akan memberikan kepastian dari APBD Lombok Barat itu berapa setelah dikurangi dari sharing itu,” imbuhnya.
Mengenai aspek pembiayaan mana yang akan dilakukan pemangkasan oleh Pemprov untuk cost sharing, ia menilai akan lebih dominan pada anggaran KPPS.
“Tergantung di aspek mana yang diambil oleh Pemprov, seperti kalau di KPPS itu diambil jumlahnya bisa sampai Rp21 miliar,” ungkapnya.
Kemudian ia berharap agar penetapan anggaran akhir dilakukan tahun ini, sehingga segala operasional KPU bisa terlaksana dalam menunjang segala keperluan Pilkada.
“Mestinya sudah harus pada penganggaran tahun ini, karena akan berlaku besok anggaran tahun ini, kalau sekarang tidak ditetapkan mau pakai apa untuk pilkada tahun depan,” tandasnya. (ADH)
Lihat juga:
- MDMC Gelar Program “Karang Tangguh” di NTB, Upaya Tekan Risiko Dampak Bencana
- Debat Baru Mulai, Calon Wali Kota Bima Nomor Urut 3 Tinggalkan Podium
- Senator Evi Apita Maya Tegaskan Dukung Zul-Uhel di Pilgub NTB 2024
- SMKPP Negeri Bima akan Teruskan Pertanian Berkelanjutan
- Bahlil Umumkan Kepengurusan DPP Partai Golkar, Berikut Daftarnya
- Pjs Bupati Sumbawa Pimpin Rapat Peringati Hari Pahlawan, Berikut Rangkaian Acaranya
