Mataram (NTBSatu) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya hadir dalam Acara Rapat Kerja Teknis (Rakornis) Lingkungan Hidup seluruh Indonesia. Pertemuan itu terlaksana di Yogyakarta pada Rabu 15 Maret 2023.
Isinya, menyerahkan penghargaan pada para juara lingkungan, baik individu mau pun lembaga dan pemerintah. Khusus Pemerintah Paerah (provinsi dan kabupaten/kota), Siti Nurbaya menyerahkan penghargaan kepada NTB untuk kategori Provinsi Terbaik dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2022.
Menteri menyampaikan apresiasi kepada daerah yang menerima penghargaan pelaku perlindungan lingkungan hidup tahun ini.
“Kami membutuhkan tindakan ambisius untuk membuat program yang dapat mencegah dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup,” tegas Menteri LHK, Rabu, 15 Maret 2023.
Ia juga mengungkapkan tantangan terberat, bahwa seluruh negara di dunia mengalami krisis perubahan iklim.
Selain itu, ada Kabupaten Bone Bolango serta Gorontalo dalam kategori IKLH dan Indeks Respons Lingkungan Hidup Daerah 2022.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Julmansyah mengatakan, Indeks Respons adalah salah satu menu di aplikasi IKLH yang berisi soal respons kinerja daerah dalam isu Lingkungan Hidup.
Di dalam IKLH, ada data dan perkembangan pada program-program yang mewakili IKA (Indeks Kualitas Air), IKU (Indeks Kualitas Udara), IKL (Indeks Kualitas Lahan), dan IKAL (Indeks Kualitas Air Laut).
Untuk IKA, terdapat program Kali Bersih. Kemudian, untuk IKU ada program Langit Biru.
Sedangkan, untuk IKL ada program Indonesia Hijau. Di dalam IKAL, ada program Pantai Lestari.
“Masing-masing program itu melalui input-input soal seberapa implementasi dan respons Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pengendalian dan pencemaran, baik dari sisi kebijakan atau regulasi, kompetensi sumber daya manusia, perencanaan kegiatan serta kolaborasi dengan berbagai pihak,” ujar Julmansyah, Rabu, 15 Maret 2023.
Seluruh indikator tersebut mesti masuk dalam instrumen aplikasi IKLH. Selain itu, memaparkan berbagai inovasi yang telah dibuat dalam melaksanakan kegiatan pengendalian.
Proses input dalam aplikasi IKLH mesti lengkap dengan bukti-bukti. Salah satu contohnya adalah respons cepat melalui aplikasi NTB Lestari untuk persoalan sampah dan pencemaran. Aplikasi tersebut mendorong partisipasi publik.
“Demikian juga pada aspek-aspek regulasi dan mekanisme pengendaliannya. Semoga, ini menjadi semangat bagi kami serta mitra pembangunan untuk terus memperbaiki instrumen pemantauan lingkungan hidup di NTB,” ungkap Julmansyah.
Pemerintah Pusat menilai bahwa NTB telah melakukan upaya serius dalam pengendalian dan pencemaran di daerah dengan mengusung program NTB Asri dan Lestari. Program ini tertuang dalam misi keempat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 hingga 2023.
Implemantasi dari misi tersebut dengan menerbitkan regulasi. Menjalin kerjasama dan membangun jejaring dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri, pemerintah atau pun swasta hingga melahirkan inisiatif serta inovasi-inovasi baru yang muncul dari berbagai lapisan masyarakat.
“Keberhasilan ini bukanlah sebuah hasil akhir, namun merupakan langkah awal untuk perjalanan panjang menjaga kelestarian lingkungan,” tandas Julmansyah. (GSR)
