Mataram (NTB Satu) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) hanya mengucurkan anggaran Rp500 juta dari dana Belanja tak Terduga (BTT) untuk mengatasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Pulau Lombok. Jumlah itu cukup jauh dari yang diajukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi NTB yakni Rp4,2 miliar.
“Kami mengalokasikan anggaran BTT untuk penanganan PMK ini tahap awal Rp500 juta,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, Senin, 4 Juli 2022.
Sementara itu, Kepala Disnakkeswan NTB, Ahmad Nur Aulia mengatakan, pihaknya mengajukan dana Rp4,2 miliar untuk penanganan PMK.
Nantinya, dana yang dikucurkan itu akan digunakan untuk pengadaan obat-obatan, disinfektan, vitamin, alat pelindung diri (APD), hingga edukasi dan pendampingan kepada masyarakat.
Miq Gite sapaan akrab Sekda NTB mengakui jumlah yang dikucurkan tersebut cenderung kecil. Untuk optimalisasi anggaran, ia mengatakan akan terus melakukan rapat koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi NTB.
“Setiap minggu saya rapat dengan TAPD untuk mengevaluasi perkembangan penanganan PMK ini,” imbuh Lalu Gita.
Terkait skema penanganan, ia mengaku akan mengadopsi cara penanganan pandemi Covid-19. Sedangkan untuk langkah isolasi ternak di setiap kabupaten dan kota di NTB, pihaknya masih menunggu hasil analisis.
Hingga hari ini, jumlah kasus PMK di Pulau Lombok telah mencapai 59.835 ekor. Dengan rincian 27.467 ekor di antaranya masih sakit, 32.112 ekor sudah sembuh, 179 ekor dipotong paksa, dan 77 ekor mengalami kematian. (RZK)
