Mataram (NTB Satu) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan angka kemiskinan di di NTB berada di bawah 10 persen pada tahun 2023. Sinergi semua pihak untuk menurunkan angka kemiskinan diharapkan mampu mendukung target tersebut.
“Wakil Gubernur (Wagub) meminta agar angka kemiskinan kita turun di bawah 10 persen itu,” ujar Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain pada Jumat, 3 Juni 2022.
Pada tahun 2022 ini, jumlah masyarakat miskin di NTB sebanyak 738.000 orang atau 13,83 persen dari total populasi NTB. Angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya (2021), yakni 14,14 persen.
Iskandar mengaku, angka yang diinginkan oleh Wagub NTB itu tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB. Namun dengan dukungan dan persiapan yang matang, ia yakin bisa memenuhi permintaan tersebut.
“Di bawah 10 persen dipatok oleh bu Wagub, tapi sebenarnya di RPJM kami itu 11,92 persen untuk tahun 2023,” ungkap Iskandar.
Untuk mencapai angka yang melebihi target awal itu, pihaknya akan bersinergi dengan berbagai pihak dalam melakukan kiat penanggulangan kemiskinan.
“Kami akan coba intensifkan kerja sama dengan kabupaten dan kota. Kami juga akan melakukan pemetaan permasalahan dan anggaran. Selain itu juga kita bisa bersinergi dengan perusahaan yang melakukan CSR, yang penting ada tujuan menanggulangi kemiskinan,” katanya.
Perihal anggaran, lanjut Iskandar, seringkali menjadi kendala dalam melakukan penanggulangan kemiskinan. Terlebih kalau anggarannya sedikit dan salah sasaran.
“Kami akan validasi data masyarakat miskin, supaya bantuan tidak salah sasaran. Kalau anggaran pasti ada kendala, karena itu kami coba bersinergi dengan banyak pihak,” tandasnya. (RZK)
