Mataram (NTB Satu) – Kucuran dana bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat dengan beragam jenisnya diklaim memiliki kontribusi yang paling tinggi terhadap penurunan angka kemiskinan di NTB. Dana bansos dari pusat yang mengalir ke NTB seperti BLT Minyak Goreng, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) serta sejumlah program bansos dari Pemprov NTB dan kabupaten/kota telah berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Dr. H Ahsanul Khalik mengatakan, dana bansos dari pemerintah pusat dari Januari sampai akhir April 2022 kemarin yang diterima masyarakat NTB jumlahnya hampir Rp 1 triliun. Begitu juga di tahun kemarin, dana bansos pusat untuk masyarakat NTB jumlahnya triliunan rupiah, sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan.
“Sampai akhir April kemarin hampir 1 triliun dana bansos pusat, itu terdiri dari bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan. Hampir semua penurunan angka kemiskinan di NTB karena bansos yang memang diberikan oleh pusat,” kata Ahsanul Khalik Rabu 11 Mei 2022.
Ia mencontohkan, graduasi mandiri PKH di tahun 2021 kemarin cukup besar yaitu sekitar 3.700 orang. Graduasi mandiri adalah berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan sudah mampu. Di tahun ini diyakini akan banyak pula KPM PKH yang graduasi mandiri lantaran kondisi ekonomi penerima bantuan sudah meningkat.
“Namun demikian, program-program yang ada di pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi juga punya daya, namun tidak sebesar daya ungkit bansos pusat,” terangnya.
Seperti diketahui, angka kemiskinan di Provinsi NTB tercatat mengalami penurunan sebesar 0,31 persen poin berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB. Jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2021 tercatat sebesar 735.300 orang atau 13,83 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan kondisi Maret 2021, di mana jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 746.660 orang atau 14,14 persen. Dengan kata lain, terjadi penurunan kemiskinan sekitar 11.400 orang selama periode tersebut.
Selama Maret 2021 – September 2021, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,30 persen, yaitu dari Rp 423.505, per kapita per bulan pada Maret 2021 menjadi Rp 441.711, per kapita per bulan pada September 2021. Peranan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
Menurut Khalik, untuk lebih efektifnya bansos terhadap penurunan angka kemiskinan, maka salah satu kuncinya yaitu perbaikan data penerima agar bantuan lebih tepat sasaran. Adapun jumlah penduduk NTB yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sampai dengan saat ini sebanyak 3,7 juta jiwa dari total 5,3 juta jiwa penduduk NTB. (ZSF)
