Politik

Ketua Komisi IV DPRD NTB Soroti Minimnya Lapangan Kerja dan Masalah Pertanian: Ini Kebutuhan Mendesak

Mataram (NTBSatu) – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTB, Hamdan Kasim menyoroti kurangnya lapangan kerja, terutama bagi pemuda dan ibu-ibu.

Dalam kegiatan reses di 14 lokasi berbeda, Hamdan mendapatkan aspirasi masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan.

Hal ini sekaligus memvalidasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB yang mencatat, adanya peningkatan angka pengangguran per Agustus 2024. Jumlah pengangguran mencapai 87 ribu orang, mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya.

“Mereka semua mengeluhkan sulitnya lapangan pekerjaan. Ini jadi kebutuhan mendesak,” ujar Hamdan kepada NTBSatu, Rabu, 26 Februari 2025.

Selain masalah pengangguran, ia juga menyoroti isu pertanian, khususnya terkait kelangkaan pupuk, keterbatasan kegiatan usaha tani, dan permasalahan irigasi.

IKLAN

Data BPS turut menunjukkan adanya penurunan luas panen padi di NTB. Pada 2024, luas panen mencapai 280,03 ribu hektare, menurun sebesar 7,49 ribu hektare atau 2,60 persen. Sementara tahun 2023 mencapai 287,51 ribu hektare.

Produksi padi juga mengalami penurunan signifikan. Pada 2024, produksi diproyeksikan mencapai 1,45 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Namun terjadi penurunan sebesar 85,09 ribu ton GKG atau 5,53 persen daripada tahun 2023 yang mencapai 1,54 juta ton GKG.

“Penurunan produksi ini mengindikasikan juga NTB menghadapi ancaman serius terhadap ketahanan pangan lokal,” tegas Hamdan.

Di samping kedua masalah makro tersebut, dalam resesnya, Politisi Partai Golkar ini juga menemukan persoalan infrastruktur. Salah satunya di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur bagian Selatan.

Hamdan mengatakan, masyarakat setempat mengeluhkan banjir dan buruknya kondisi gorong-gorong jalan yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

Merespons permasalahan tersebut, ia berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat setempat melalui pembahasan di DPRD NTB. Serta, berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi yang efektif.

“Kami akan terus mengawal aspirasi masyarakat dan berupaya agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini,” tutup Hamdan. (*)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button