Mataram (NTB Satu) – Perpanjangan masa jabatan Presiden RI sebagai konsekuensi penundaan Pemilu 2024, jadi bola panas yang menggelinding di istana. Joko Widodo (Jokowi) didorong menjabat satu periode lagi dengan skenario amandemen konstitusi.
H. Fahri Hamzah, SE mengkritisi keras wacana tersebut karena dituding jadi manuver parpol dan orang lingkaran istana yang justeru akan menjerumuskan Jokowi.
Dalam wawancara khusus dengan ntbsatu.com, Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini berharap Jokowi samasekali tidak tergoda dengan agenda setting oknum oknum di parpol tersebut. Karena dengan dalil apapun, saat ini perpanjangan masa jabatan presiden selain tidak relevan dengan situasi negara, juga sangat bertentangan dengan konstitusi.
“Kalau hari ini ada yang merayu Jokowi, mudah mudahan beliau tegas menolak. Mudah mudahan beliau tidak tergoda,” katanya saat ditemui di Kedai Tuwa Kawa Coffe, Jumat 4 Maret 2022 petang.
Fahri Hamzah mengingatkan, negara ini punya riwayat buruk dialami pemimpin yang masa jabatannya relaif panjang. Secara terang disebut, paling tidak enak ketika masa jabatan Presiden RI pertama Ir. Soekarno (18 Agustus 1945 – 12 Maret 1967) dan masa jabatan HM. Soeharto (27 Maret 1968 – 21 Mei 1998). Keduanya runtuh akibat dilengserkan.
“(Dalam sejarah) paling tidak enak turunnya itu Pak Soekarno dan Pak Harto, karena mereka itu yang paling panjang. Itulah yang menurut saya harus diwaspadai. Kalau ada yang merayu Jokowi untuk memperpanjang, mudah mudahan Pak Jokowi-nya gak mau denger,” saran politsi kelahiran Kecamatan Utan, Sumbawa ini.
Ia membandingkan setelah era reformasi, masa kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri yang masuk masa transisi tapi sangat krisis. Dibanding Presiden BJ Habibie yang memilih masa jabatan singkat dan berakhir mulus.
“Karena demikian pak Habibie adalah orang yang akan diingat oleh sejarah sebagai pemimpin yang bisa bersikap untuk tak memperpanjang jabatannya dalam masa transisi. Dan beliau hanya menjadi presiden singkat, sebuah masa yang sangat padat dan sukses adalah sesuatu yang luar biasa,” kata Fahri mengutip twitter-nya.
Atas dasar itu, terhadap siapapun yang saat ini sedang manuver dan membujuk Jokowi agar mau amandemen Undang Undang 1945, disarankan agar waspada dan hati hati. Disarankan para tokoh parpol, politisi dan orang lingkaran istana lainnya agar segera ‘insaf’. “Insaflah, kita sudah punya jadwal konstitusional, jangan main main lah,” tegasnya.
Tidak ada satu pun dalil yang bisa membenarkan konstitusi diubah. Seperti masa pandemi, keuangan negara, agenda perpindahan ibukota atau pun dalih lainnya, ditegaskan mantan Wakil Ketua DPR RI dua periode ini tidak ada satu pun jadi alasan pembenar.
“Dan menang gak ada dalilnya. Itu ngarang,” tegasnya.
Diingatkan juga, masih terlalu pagi membahas masa jabatan politik kepala negara dan wakilnya, sebab masa jabatan Presiden masih efektif dua tahun dan delapan bulan. “Bahkan hampir tiga tahun. Ini (motif, red) gak murni lah. Kalau ada masalah bersama, mari bicarakan bersama. Dan kalau mau ngomong konstitusi, mari bahas lebih dalam, tinjauan filsafatnya apa, tinjauan konstitusnya apa,” harapnya.
Atas dasar situasi itu, berulang disampaikan Fahri bahwa konstitusi jangan diubah, karena Pemilu baru saja diputuskan KPU tanggal 14 Februari 2024 agar tidak dikangkangi.
Apa yang harus dilakukan Presiden Jokowi?, Saran Fahri, agar Presiden segera menyiapkan ruang klarifikasi yang tegas sebagaimana pernah diucapkan setahun lalu. Orang orang sekitar Istana seperti Juru bicara Presiden, termasuk Kepala Staf Presiden (KSP) harus konkret sikapnya. Aktif memberi sanggahan, klarifikasi dan membuka ruang berdialog dengan media.
“Ini KSP di mana, jubir Presiden di Mana, Menkominfo di mana. Ini (Presiden, red) harus dijaga. Jelek dari Istana, ya buruk juga ke bawahnya,” pungkasnya. (HAK)
