Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) perdananya di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur, Senin, 24 Februari 2025.
Hadir dalam rapat tersebut seluruh Kepala Organisasi Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.
Seperti biasa, usai rapat, para jurnalis langsung bergegas menghampiri narasumber untuk melakukan wawancara.
Namun sayang, ketika wartawan sudah menyampaikan pertanyaannya, beberapa Kepala OPD memilih diam. Pengakuannya, tidak bisa memberikan jawaban, lantaran harus satu pintu di Dinas Kominfotik NTB.
Misalnya, Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, Wirawan Ahmad mengaku belum bisa berkomentar ketika ditanya soal hasil koordinasi dengan Kejati NTB terkait kasus ayam petelur di Disnakeswan.
“Harus lewat Kepala Dinas Kominfotik dulu, tidak bisa kita ngomong,” kata Wirawan, pagi tadi.
Demikian juga Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB, Lalu Herman Mahaputra. Ia tidak mau berkomentar saat jurnalis menanyakan masalah penggusuran rumah singgah. Pengakuannya sama, harus satu pintu lewat Dinas Kominfotik NTB.
“Kemarin kan sudah lewat konferensi pers. Sekarang belum bisa komentar, harus satu pintu,” ujar dr. Jack, sapaan Direktur RSUD Provinsi NTB.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaluddin Malady juga mengaku demikian. “Itu sudah arahan di rapat tadi (satu pintu dengan Dinas Kominfotik),” ucap Jamal.
Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri menegaskan, semua pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi NTB harus melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB.
“Dinas Kominfotik kita fungsikan dengan benar. Termasuk komentar yang ada dalam rangka memastikan agar teman-teman media tidak mondar-mandir di dinas-dinas. Jadi satu pintu semua, semuanya itu terarah pemberitaan,” jelas Umi Dinda, sapaan Wakil Gubernur NTB.
Mantan Bupati Bima ini menjelaskan, masing-masing dinas harus difungsikan sesuai tupoksinya. Alasannya, agar para pejabat tidak sembarang bicara.
“Tujuan kita menyapaikan satu pintu ini ingin pejabat kita tidak sembarang bicara. Jadi setiap pemberitaan kemudian tidak ditambah dan tidak dikurangi dan masyarakat bisa menerima berita yang objektif,” jelasnya. (*)
