Mataram (NTB Satu) – Pada momentum Ramadan 1444 H/2023 ini, Pemprov NTB menerima sebanyak 13 aduan soal Tunjangan Hari Raya (THR). Dari jumlah aduan tersebut, tersisa 11 aduan tengah dalam penyelesaian pasca lebaran.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan, sejak dibukanya posko pengaduan THR, total 13 aduan itu yang diterima Satgas.
Sebelum lebaran, 2 aduan langsung diselesaikan. Gede Aryadi mengatakan, pengaduannya soal pemberian THR. Pengaduan tersebut kemudian diproses langsung dengan mengkonfirmasi para pihak.
“Pagi mengadu dan malamnya sudah langsung dibayarkan. Langsung selesai,” jelas kepala dinas.
Sementara 11 lainnya ada perusahaan yang diadukan dengan kasus yang tak jauh beda. Ada juga perusahaan yang diadukan terkait kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan. Namun pengaduan terbanyak adalah pengaduan terhadap satu perusahaan penyedia jasa tenaga “outsourching“.
Gede Aryadi menambahkan, terhadap perusahaan yang diadukan ini, pemerintah tetap akan melakukan pembinaan. Namun, kepada perusahaan yang sudah berkali-kali terindikasi bermasalah, H
harapannya kepada perusahaan mitra untuk direkomendasikan putus kontrak.
“Dari pada perusahaan ini akan menimbulkan masalah terus. dan membuat citra yang tidak baik terhadap instansi mitra. Kita minta perusahaan untuk diputus saja kontrak dengan perusahaan outsourching ini. Sebaiknya jangan gunakan perusahaan seperti itu,” tandasnya. (ABG)
Lihat juga:
- Pengiriman Sapi Pulau Sumbawa Diendus Ada Pungli, DPRD NTB Desak Lakukan Patroli
- Tanggapi Komisi IV Soal Optimalisasi Smelter, Amman Ajukan Perpanjangan Ekspor Konsentrat
- Cerita Unik di Balik Penunjukan Helmy Yahya dan Bossman Mardigu sebagai Komisaris Bank BJB
- Viral! Ibu-ibu Bercanda Bawa Bom di atas Pesawat Berujung Diturunkan – Terancam Penjara 8 Tahun
- Intip Afiliasi Politik dan Bisnis Komisaris Bank BJB Helmy Yahya hingga Bossman Mardigu
- 10 Lagu Terbaik Scorpions Sepanjang Masa, Pernah Kolaborasi Bareng Titiek Puspa
