Warga Mataram Gadai Kartu PKH Lantaran Kepepet Biaya Hidup

Mataram (NTB Satu) - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram membenarkan adanya masyarakat yang menggadaikan kartu Program Keluarga Harapan (PKH), namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Alasannya, karena kepepet kebutuhan hidup. "Benar, tetapi tidak terlalu banyak," kata Kepala Dinsos Kota Mataram, Sudirman membernarkan kabar tersebut, Sabtu, 30 September 2023. Baca Juga : Progres Pembangunan Gedung Perpustakaan Baru Kota Mataram Hampir 60 Persen Sudirman mengatakan, ada dua kemungkinan pemicunya, kebutuhan mendesak dan terlilit utang. "Penyebabnya terjadi hal seperti itu karena kepepet atau mendesak butuh dana. Sehingga cari jalan pintas dengan menggadai kartu kesejahteraan sosialnya," ungkapnya. Baca Juga : Huntara Belum Rampung, Hampir Setahun Warga Korban Abrasi di Mapak Hidup Menumpang "Bisa juga karena terjerat utang piutang antara kedua belah. Pihak Dinsos sudah melakukan penindakan terhadap yang bersangkutan," tandasnya. Dengan adanya kasus tersebut, Dinsos Kota Mataram mengambil tindakan tegas dan beberapa langkah kongkrit sebagai berikut : Baca Juga : Progres Pembangunan Gedung Perpustakaan Baru Kota Mataram Hampir 60 Persen KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial ) tidak boleh dipindah tangankan atau dipegang sendiri oleh pemilik Kartu. Melalui Pendamping Sosial (PKH) dan pendampingan program lainnya, tetap dilakukan edukasi dan sosialisasi saat pertemuan. Hal tersebut sebagai antisipasi resiko-resiko yang terjadi terhadap KPM saat kartu digadaikan atau dipindah tangankan. Membuat Surat Edaran untuk tidak melakukan pengumpulan kartu atau mobilisasi kartu oleh pihak agen. Mengedukasi masyarakat untuk tidak menjaminkan, ijon bahkan menggadaikan kartu kepada Agen . Melakukan rekon dengan pihak penyalur Bank Himbara (BRI), PT. Pos dan pihak lainnya (pendamping PKH, TKSK, PSM, Agen Penyalur) untuk menemukan solusi bersama menghindari perilaku gadai kartu dan ijon kartu oleh KPM. Jika terjadi gadai kartu, maka akan dilakukan mediasi antara KPM penggadai dan penerima gadai. Dinas sosial atau pendamping sosial sebagai lembaga mediasi untuk mencari solusi. SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) MENTARAM merupakan bagian yang terpenting dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada KPM untuk pencegahan gadai kartu. Melakukan pelayanan setiap harinya sesuai jam kerja. Pelayanan pengaduan juga dilakukan oleh masing-masing kelurahan dengan sistem terjadwal. Dengan mengambil langkah kongkrit tersebut, Dinsos Kota Mataram mengharapkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan upaya menggadai kartu PKH maupun pelanggaran-pelanggaran Bansos lainnya. Baca Juga : Huntara Belum Rampung, Hampir Setahun Warga Korban Abrasi di Mapak Hidup Menumpang Terungkap dalam Raker DPR Dikutip dari suarantb.com, Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPRD Kota Mataram dengan Dinas Sosial Kota Mataram, Jumat, 29 September 2023, mengungkap fakta cukup menarik terkait sengkarut Bansos (bantuan sosial). Salah satunya Disos mengungkapkan adanya kartu PKH (Program Keluarga Harapan) yang digadaikan. Persoalan muncul ketika pemilik kartu hendak menebus kartunya, ternyata oleh warga tempat menggadai, ditolak. Untuk menyelesaikan persoalan ini, Kadis Sosial Kota Mataram, Sudirman, S.Sos., akan memanggil pendamping PKH. ‘’Nanti lewat pendamping. Kalau antar mereka, begejuh mereka,’’ ungkapnya. Baca Juga : Progres Pembangunan Gedung Perpustakaan Baru Kota Mataram Hampir 60 Persen Wakil Ketua Komisi IV, Hj. Baiq Mirdiati mengaku heran, penerima bansos orang yang itu-itu saja. Bahkan, dalam satu keluarga mendapatkan lebih dari satu jenis bantuan. ‘’Apalagi kalau dekat dengan Kalingnya,’’ cetusnya. Sudirman mengakui, kesadaran masyarakat yang sudah tergolong mampu untuk ke luar dari daftar penerima bantuan, masih rendah. Sehingga pemerintah pusat mengambil kebijakan mencoret daftar penerima bantuan yang dianggap mampu. Indikatornya adalah terjadi transaksi keuangan baik melakukan pinjaman, membeli kendaraan maupun penjualan aset. ‘’Nah yang seperti ini disebut sebagai orang yang mampu,’’ imbuhnya. ‘’Tidak mungkin dia mencicil pinjaman itu kalau dia tidak mampu,’’ kata kepala dinas. (WIL) Baca Juga : Huntara Belum Rampung, Hampir Setahun Warga Korban Abrasi di Mapak Hidup Menumpang