Terungkap dalam Raker DPR
Dikutip dari suarantb.com, Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPRD Kota Mataram dengan Dinas Sosial Kota Mataram, Jumat, 29 September 2023, mengungkap fakta cukup menarik terkait sengkarut Bansos (bantuan sosial).
Salah satunya Disos mengungkapkan adanya kartu PKH (Program Keluarga Harapan) yang digadaikan. Persoalan muncul ketika pemilik kartu hendak menebus kartunya, ternyata oleh warga tempat menggadai, ditolak.
Untuk menyelesaikan persoalan ini, Kadis Sosial Kota Mataram, Sudirman, S.Sos., akan memanggil pendamping PKH. ‘’Nanti lewat pendamping. Kalau antar mereka, begejuh mereka,’’ ungkapnya.
Baca Juga : Progres Pembangunan Gedung Perpustakaan Baru Kota Mataram Hampir 60 Persen
Wakil Ketua Komisi IV, Hj. Baiq Mirdiati mengaku heran, penerima bansos orang yang itu-itu saja.
Bahkan, dalam satu keluarga mendapatkan lebih dari satu jenis bantuan. ‘’Apalagi kalau dekat dengan Kalingnya,’’ cetusnya. Sudirman mengakui, kesadaran masyarakat yang sudah tergolong mampu untuk ke luar dari daftar penerima bantuan, masih rendah. Sehingga pemerintah pusat mengambil kebijakan mencoret daftar penerima bantuan yang dianggap mampu.
Indikatornya adalah terjadi transaksi keuangan baik melakukan pinjaman, membeli kendaraan maupun penjualan aset. ‘’Nah yang seperti ini disebut sebagai orang yang mampu,’’ imbuhnya. ‘’Tidak mungkin dia mencicil pinjaman itu kalau dia tidak mampu,’’ kata kepala dinas. (WIL)
Baca Juga : Huntara Belum Rampung, Hampir Setahun Warga Korban Abrasi di Mapak Hidup Menumpang
