Mataram (NTBSatu) – Proyek revitalisasi Kantor Gubernur NTB mulai berlangsung pada Agustus 2024.
Kendati Dewan meminta pengerjaan renovasi kantor pemerintah tersebut, sekiranya dapat ditunda hingga awal tahun depan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hasbullah Muis, mengatakan penundaan tersebut bertujuan agar para punggawa negara tersebut lebih baik fokus terhadap aktivitas pemerintahan.
Terlebih, NTB sedang memasuki masa transisi kepemimpinan dengan Penjabat Gubernur yang baru.
“Lebih ke arah penundaan dulu. Kita ingin orang-orang bekerja dengan maksimal,” ujarnya saat Rapat bersama Dinas PUPR beberapa waktu lalu.
Merespons hal tersebut, Asisten II Setda NTB, Dr. H. Fathul Ghani mengatakan renovasi gedung utama kantor Gubernur NTB akan tetap berjalan tahun ini. Bahkan, kini sudah masuk tahap tender atau lelang fisik.
“Sudah masuk tahap tender. Semoga penyelesaiannya bisa selesai sesuai waktu. Perkiraan selesai 17 Desember,” ujarnya, Senin, 8 Juli 2024.
Ia juga meyakinkan bahwa birokrasi tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tidak terpengaruh oleh kegiatan revitalisasi tersebut.
“Pegawai akan akan direlokasi ke Pendopo Gubernur NTB selama proyek berlangsung,” tukasnya.
Pembangunan pertama kantor orang nomor satu di NTB itu berlangsung pada tahun 1976 hingga 1977 pada masa pemerintahan Gubernur HR Wasita Kusuma.
Belum pernah ada perbaikan dalam skala besar semenjak itu. Sudah hampir setengah abad, Kantor Gubernur NTB butuh pembenahan.
Terlihat banyak bangunan yang membutuhkan perombakan total. Misalnya konstruksi, bentuk bagian depan, interior, hingga bagian belakang gedung. Termasuk instalasi listrik yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan peralatan bekerja.
Hal ini sangat perlu diperhatikan lantaran NTB sebagai tuan rumah berbagai event berskala nasional dan internasional.
Seperti MotoGP Mandalika, WSBK, termasuk rencana PON 2028. Event-event tersebut tentu akan menyedot kunjungan dari dalam negeri dan sejumlah negara.
Revitalisasi kantor gubernur ini menelan anggaran sebesar Rp40 miliar. Rinciannya berupa pembangunan fisik Rp35,6 miliar, perencanaan Rp2,5 miliar, MK Rp1,5 miliar, dan pengelolaan Rp500 juta.
