Mataram (NTBSatu) – Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB agar tidak terlena setelah resmi menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.
Menurut Isvie, penetapan tersebut bukan sekadar kebanggaan bagi NTB. Status tuan rumah juga membawa tanggung jawab besar yang perlu diantisipasi Pemprov sejak dini.
“Kita bersyukur dan berterima kasih karena pemerintah pusat konsisten memberikan NTB dan NTT sebagai tuan rumah,” ujarnya, Rabu, 24 Juni 2026.
Ia menilai, keputusan pemerintah pusat menjadi peluang besar bagi NTB. Namun, daerah harus segera bergerak menyiapkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan.
Atlet dan Anggaran Harus Siap
Isvie menegaskan, persiapan tidak boleh hanya fokus pada penyelenggaraan. Pemprov juga harus serius membangun kekuatan atlet agar mampu berprestasi di rumah sendiri. Menurutnya, target masuk 10 besar bahkan lima besar nasional harus mulai Pemprov siapkan sejak sekarang.
“Pemerintah daerah harus betul-betul mempersiapkan atletnya,” tegas Ketua DPRD NTB tersebut.
Selain pembinaan atlet, ia meminta pemerintah mulai menyiapkan kebutuhan anggaran secara bertahap. Sebab, menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar nasional membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
“Anggaran harus dipersiapkan dari awal. Ini konsekuensi menjadi tuan rumah,” katanya.
Ia menilai, pembahasan anggaran PON seharusnya mulai mendapat perhatian dalam penyusunan APBD mendatang. Menurutnya, daerah tidak bisa menunggu terlalu lama jika ingin sukses menjadi tuan rumah sekaligus meraih prestasi.
Jangan Bergantung ke Pusat
Meski berharap dukungan pemerintah pusat lebih besar, Isvie mengingatkan NTB tetap harus menyediakan ruang fiskal untuk mendukung penyelenggaraan. Menurutnya, PON merupakan agenda nasional sehingga beban terbesar semestinya berada di pemerintah pusat.
“Lebih banyak pusat. Tidak mungkin lebih banyak daerah,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan NTB tetap harus menyiapkan kontribusi anggaran sesuai kemampuan daerah. “Mau tidak mau kita harus memberikan ruang pada fiskal daerah,” katanya.
Terkait kesiapan infrastruktur olahraga, Isvie menyebut, pemerintah pusat sudah memberikan arahan yang jelas. Menurutnya, penyelenggaraan PON 2028 tidak akan berfokus pada pembangunan venue baru.
Sebaliknya, pemerintah akan memaksimalkan fasilitas yang sudah tersedia melalui program renovasi. “Pemerintah pusat sudah memberikan kebijakan, tidak ada pembangunan venue baru,” katanya.
Ia menambahkan, sejumlah fasilitas olahraga di NTB akan mendapatkan perbaikan untuk memenuhi standar penyelenggaraan. “Yang ada hanya renovasi. Termasuk GOR nanti akan direnovasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, resmi menerima Surat Keputusan penetapan NTB sebagai tuan rumah PON XXII Tahun 2028 bersama NTT.
Pemerintah Provinsi NTB menyatakan akan mempercepat persiapan, mulai dari pembenahan venue, penguatan SDM, hingga penyusunan rencana operasional penyelenggaraan.
Namun, peringatan Ketua DPRD NTB menunjukkan pekerjaan besar sesungguhnya baru mulai. Sebab, status tuan rumah akan menjadi beban jika tidak dengan kesiapan anggaran, infrastruktur, dan prestasi atlet daerah. (*)
