Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, pembahasan mengenai anggaran revitalisasi Gelanggang Olahraga (GOR) Turide, Mataram masih terus berproses.
Iqbal menyampaikan penegasan tersebut setelah muncul pemberitaan soal pusat menghapus anggaran revitalisasi tersebut.
Ia menegaskan, hingga kini belum ada anggaran yang dinolkan. Baik dalam postur APBD maupun APBN. Karena proses pembahasan anggaran 2027 masih berjalan.
“Masih proses, terlalu dini kalau kita katakan dinolkan. Pembahasan 2027 saja masih berjalan,” kata Iqbal, kemarin.
Adapun jadwal penetapan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) secara definitif pada kisaran November hingga awal Desember mendatang.
“Penganggaran provinsi itu finalnya nanti di November atau awal Desember baru menjadi DIPA definitif,” ujarnya.
Sebagai upaya berkelanjutan, Pemprov NTB memisahkan cadangan anggaran secara bertahap. Mulai akhir 2026, 2027, hingga 2028 melalui skema alokasi jamak multi-years.
Di samping itu, Pemprov NTB telah mengusulkan permohonan izin kepada DPRD untuk menerapkan skema multi-years.
Iqbal menekankan, Pemerintah daerah tidak mungkin membiayai seluruh pembangunan fasilitas olahraga hanya pada anggaran 2028. Sehingga langkah ini menjadi pilihan realistis.
Tim anggaran, kata Iqbal, sedang membahas nominal APBD dengan berpedoman pada arahan Presiden mengenai efisiensi penggunaan dana daerah.
Atas dasar arahan tersebut, pemerintah menegaskan tidak akan memaksakan diri menjadi tuan rumah bagi cabang olahraga yang belum memiliki fasilitas memadai.
“Prinsipnya kita gunakan anggaran seefisien mungkin. NTT mengelola fasilitas milik NTT. NTB mengelola fasilitas milik NTB. Kemudian, Jakarta menangani fasilitas yang tidak mereka miliki. Arahan Presiden justru menghindari pendekatan jor-joran.” tambahnya.
Pusat Coret Usulan Rp400 Miliar untuk GOR Turide
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi membeberkan, pemerintah pusat resmi menghapus usulan anggaran sebesar Rp400 miliar untuk revitalisasi GOR 17 Desember Turide, Mataram.
Alasan pencoretan itu, karena Pemda belum menyajikan cetak biru, proposal matang, dan kejelasan urgensi jangka panjang pasca-PON.
“Secara umum kami belum melihat adanya blueprint dari pemerintah provinsi terkait kebutuhan GOR tersebut untuk pelaksanaan PON. Akibatnya, DPR tidak menganggap usulan ini urgen di tingkat pusat,” kata Mori, Rabu 30 September 2026. (*)
