Oleh: Dr. H. Ahsanul Khalik – Kepala Dinas Kominfotik NTB
Selama ini Nusa Tenggara Barat (NTB) dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Hamparan sawah yang luas, ladang jagung yang produktif, peternakan sapi yang berkembang, serta kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan telah lama menjadi identitas daerah ini. Namun, data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar kemampuan memproduksi pangan.
NTB ternyata tidak hanya mampu menghasilkan pangan. NTB juga berhasil memastikan bahwa pangan tersebut hadir di meja makan masyarakatnya.
Berdasarkan data BPS tahun 2025 yang diperbarui pada Januari 2026, Prevalence of Undernourishment (PoU) atau Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan NTB tercatat sebesar 2,67 persen, terendah di Indonesia. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 7,89 persen.
Bagi sebagian orang, istilah PoU mungkin terdengar teknis. Padahal maknanya sangat sederhana sekaligus sangat penting. PoU merupakan indikator yang mengukur persentase penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah kebutuhan energi minimum untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Semakin rendah angkanya, semakin kecil jumlah masyarakat yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan.
Dengan kata lain, indikator ini tidak mengukur seberapa banyak padi yang dipanen atau berapa ton ikan yang ditangkap. PoU mengukur apakah masyarakat benar-benar memperoleh pangan yang cukup untuk menjalani kehidupan yang layak.
Karena itu, capaian NTB bukan sekedar keberhasilan statistik. Ia adalah gambaran nyata bahwa hasil pembangunan sektor pangan telah memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Keberhasilan tersebut menjadi semakin menarik ketika dibandingkan dengan sejumlah provinsi besar di Indonesia. Data BPS menunjukkan PoU DKI Jakarta berada pada angka 3,22 persen, Jawa Barat 5,23 persen, Jawa Tengah 8,61 persen, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 8,41 persen. Sementara rata-rata nasional berada pada angka 7,89 persen.
Fakta ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak selalu ditentukan oleh besarnya ekonomi daerah, tingginya industrialisasi, atau megahnya infrastruktur. Ketahanan pangan ditentukan oleh kemampuan menghadirkan pangan yang cukup, terjangkau, dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
NTB berhasil membuktikan hal tersebut
Tentu capaian ini tidak lahir dalam semalam. Ia merupakan buah dari kekuatan panjang yang dimiliki NTB pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan berbagai komoditas pangan strategis lainnya.
Pada tahun 2025, produksi padi NTB mencapai sekitar 1,71 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat lebih dari 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi jagung mencapai sekitar 1,2 juta ton, menempatkan NTB sebagai salah satu sentra jagung terbesar nasional. Di sektor peternakan, populasi sapi telah melampaui 1,3 juta ekor, menjadikan NTB sebagai salah satu lumbung ternak Indonesia. Sementara itu, sektor kelautan dan perikanan terus berkembang dengan dukungan potensi perairan yang sangat besar, baik untuk perikanan tangkap maupun budidaya.
Belum lagi berbagai komoditas unggulan lain seperti bawang merah, cabai, hortikultura, rumput laut, dan pangan lokal yang menjadi sumber penghidupan masyarakat dari Lombok hingga Sumbawa.
Namun sesungguhnya kekuatan terbesar NTB bukan hanya terletak pada kemampuannya menghasilkan pangan. Kekuatan terbesar NTB adalah kemampuannya mengubah produksi pangan menjadi ketercukupan konsumsi masyarakat.
Tidak semua daerah penghasil pangan mampu mencapai titik tersebut.
Di sinilah makna sejati ketahanan pangan menjadi relevan. Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga tentang akses, keterjangkauan, dan kemampuan masyarakat untuk mengonsumsinya secara cukup dan berkelanjutan.
Lebih jauh lagi, ketahanan pangan sesungguhnya berbicara tentang masa depan manusia.
Ketika kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi, kualitas kesehatan akan meningkat. Anak-anak memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Risiko kekurangan gizi dapat ditekan. Upaya penurunan stunting menjadi lebih efektif. Produktivitas masyarakat meningkat karena memperoleh asupan energi dan gizi yang memadai.
Karena itu, ketahanan pangan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas sumber daya manusia.
Sulit membangun generasi yang unggul apabila kebutuhan pangannya tidak terpenuhi. Sulit meningkatkan kualitas pendidikan apabila anak-anak tumbuh dalam kondisi kekurangan gizi. Sulit meningkatkan produktivitas ekonomi apabila masyarakat hidup dalam kerentanan pangan.
Dalam perspektif pembangunan daerah, ketahanan pangan merupakan investasi jangka panjang yang akan berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan, penguatan pendidikan, percepatan penurunan stunting, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pangan yang cukup akan melahirkan masyarakat yang lebih sehat. Masyarakat yang sehat akan lebih produktif. Produktivitas yang meningkat akan memperkuat kesejahteraan. Dan kesejahteraan pada akhirnya menjadi fondasi utama kemajuan daerah.
Bagi Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri, capaian ini memiliki makna yang sangat strategis. Sebab salah satu prioritas utama dalam Triple Agenda pembangunan NTB adalah penguatan ketahanan pangan.
Dalam konteks tersebut, raihan PoU sebesar 2,67 persen bukan sekadar prestasi yang layak dibanggakan, melainkan modal pembangunan yang sangat kuat.
Artinya, NTB telah memiliki fondasi ketahanan pangan terbaik di Indonesia. Tantangannya kini adalah bagaimana mengubah fondasi tersebut menjadi kesejahteraan yang lebih luas melalui hilirisasi pertanian, modernisasi peternakan, penguatan sektor perikanan, pengembangan industri pengolahan pangan, serta peningkatan pendapatan petani, nelayan, dan peternak.
Dengan fondasi yang kuat ini, ketahanan pangan dapat menjadi pintu masuk bagi agenda-agenda pembangunan lainnya, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan daya saing ekonomi daerah.
Data BPS telah menunjukkan bahwa NTB berada di jalur yang tepat. Namun sesungguhnya yang paling penting bukanlah menjadi yang terbaik dalam statistik nasional.
Yang lebih penting adalah memastikan setiap anak tumbuh sehat, setiap keluarga memperoleh pangan yang cukup dan bergizi, setiap petani, peternak, dan nelayan menikmati hasil kerjanya secara layak, serta setiap warga merasakan manfaat nyata dari pembangunan.
Sebab pada akhirnya, ketahanan pangan bukanlah tentang banyaknya padi di lumbung atau ikan di laut. Ketahanan pangan adalah tentang kualitas hidup manusia.
Dan hari ini, data menunjukkan bahwa NTB telah melangkah lebih jauh dari sekedar menjadi lumbung pangan.
NTB sedang membangun dirinya menjadi daerah yang mampu mengubah kekuatan pangan menjadi kesejahteraan rakyat. (*)
