Mataram (NTBSatu) – Pemerintah pusat tidak membantu anggaran untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) NTB-NTT 2028. Mereka membebankan semuanya kepada pemerintah daerah sebagai tuan rumah.
Kepala Bidang Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Eko Budi membenarkan hal tersebut. “Benar, jadi untuk PON yang kali ini memang tidak ada anggaran. Semuanya anggaran oleh pemerintah daerah,” kata Eko, saat menghadiri Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Minggu, 30 Agustus 2026.
Ia mengungkapkan, alasan pusat tidak menganggarkan untuk pelaksanaan PON NTB-NTT 2028, karena efisiensi. Sehingga, ketiga daerah yaitu, NTB, NTT, dan Jakarta harus mengupayakan melalui APBD maupun sponsor untuk menyelenggarakan event empat tahunan itu.
“Karena efisiensi kan sekarang. Makanya, kita strateginya harus memanfaatkan yang ada,” ujarnya.
Mengenai estimasi kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan PON, Eko tidak membeberkannya. Pasalnya, kata dia, kebutuhan anggaran tiap tahun dan daerah berbeda-beda.
“Itu beda-beda, masing-masing (daerah) beda-beda,” katanya.
Kemudian, persoalan muncul apabila pemerintah daerah mengalami keterbatasan kemampuan dalam membiayai kebutuhan penyelenggaraan PON. Dalam kondisi tersebut, ia mengatakan kreativitas pemimpin olahraga menjadi faktor penting.
“Saya pikir bisa, makanya kreativitas seorang pemimpin itu kita butuhkan,” ucapnya.
Di tengah kebijakan efisiensi, lanjutnya, pemimpin olahraga, baik ketua KONI maupun pimpinan cabang olahraga, diharapkan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah. Mereka harus mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, untuk mendukung kesuksesan PON 2028.
Selain itu, meski pemerintah daerah menghadapi efisiensi, dukungan terhadap penyelenggaraan PON tetap harus dipenuhi karena telah ditetapkan sebagai tuan rumah.
“Kan sudah ada penunjukan. Jadi wajib, wajib (dianggarkan),” tegasnya.
Ia menjelaskan, terdapat dasar hukum yang memungkinkan pemerintah daerah memberikan pembiayaan dalam bentuk hibah untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan olahraga, termasuk PON.
Anggaran PON Diproyeksikan di Bawah Rp500 Miliar
Meski dukungan pusat belum pasti, Ketua KONI NTB, Mori Hanafi mengaku masih optimistis bisa memenuhi pembiayaan PON 2028 melalui kombinasi APBD dan sponsor.
Berdasarkan perhitungan sementara, kebutuhan anggaran PON tidak mencapai Rp1 triliun. Bahkan, dengan efisiensi dan identifikasi kebutuhan, proyeksi anggaran untuk PON 2028 bisa di bawah Rp500 miliar.
“Pokoknya tidak sampai Rp1 triliun. Bahkan kita bisa di bawah Rp500 miliar,” ujarnya.
Pembiayaan tersebut diharapkan berasal dari kombinasi APBD, dukungan pemerintah daerah serta sponsor. Untuk sponsorship, pengelolaannya nantinya berada di bawah Panitia Besar (PB) PON.
Ia menyebut peluang mendapatkan sponsor tetap terbuka karena penyelenggaraan PON melibatkan banyak pihak dan berpotensi menarik dukungan dari banyak perusahaan.
“Kalau PON itu, sponsornya bukan satu-dua. Bisa seratusan sponsor. Tapi yang ngelola sponsor itu bukan KONI , tapi PB PON,” tutupnya. (*)
