Jakarta (NTBSatu) – Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan gaji guru dan pegawai negeri sipil (PNS) belum dapat meningkat secara signifikan. Menurutnya, kebocoran ekonomi dan aliran kekayaan nasional ke luar negeri masih membebani anggaran negara.
Prabowo menyampaikan pernyataan itu saat menghadiri Munas dan Konbes NU di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Selasa, 23 Juni 2026.
Ia menilai, Indonesia sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan mencatat surplus perdagangan selama puluhan tahun.
Prabowo mengatakan, para pemimpin, ulama, guru, dan pembimbing masyarakat perlu memahami penyebab keterbatasan anggaran negara. Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan hilangnya sebagian kekayaan nasional yang terus mengalir ke luar negeri.
“Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik. Kemudian, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Ya karena uangnya enggak ada, kita ambil terus,” ujar Prabowo seperti mengutip tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Ia menjelaskan, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengolah data perdagangan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Data itu menunjukkan Indonesia mencatat keuntungan perdagangan sebesar US$436 miliar atau sekitar Rp7.800 triliun dalam 22 tahun terakhir.
Namun, dalam periode yang sama, arus dana yang keluar dari Indonesia mencapai sekitar US$343 miliar. Menurut Prabowo, besarnya dana yang keluar menunjukkan masyarakat dalam negeri belum sepenuhnya menikmati potensi ekonomi nasional
“Begitu kayanya Republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri. Jadi kita lihat dari neraca itu inflow, outflow. Selama 22 tahun uang yang keluar itu US$343 miliar,” katanya.
Praktik Under-Invoicing Rugikan Negara
Prabowo menilai salah satu sumber kebocoran berasal dari praktik under-invoicing atau pelaporan nilai perdagangan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Praktik itu membuat sebagian nilai ekspor tidak tercatat secara utuh dan berpotensi mengurangi penerimaan negara.
Ia mencontohkan adanya pelaporan volume ekspor yang lebih rendah dibanding jumlah sebenarnya. Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan.
“Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” ujar Prabowo.
“Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi US$908 miliar selama 34 tahun atau Rp15 ribu triliun,” katanya menambahkan.
Prabowo juga menyebut para ahli memperkirakan kebocoran ekonomi saat ini masih mencapai sekitar US$150 miliar per tahun atau setara Rp2.683,50 triliun.
Karena itu, pemerintah terus melakukan pembenahan untuk menekan hilangnya potensi penerimaan negara.
“Kebocoran kita, kita hitung para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih US$150 miliar tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun. Dan ini sedang saya perbaiki semua,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah sempat mengumumkan rencana peningkatan kesejahteraan guru. Namun hingga pertengahan 2026, pemerintah belum menerbitkan kebijakan baru terkait kenaikan gaji guru maupun PNS. (*)
