Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar segera memenuhi seluruh persyaratan kesehatan, termasuk sertifikasi halal.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusmayadi mengatakan, langkah tersebut untuk menjamin keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi penerima manfaat.
“Jumlah penerima manfaat program MBG di Kabupaten Sumbawa mencapai sekitar 198.667 orang. Itu mencakup peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, anak kurang gizi, dan balita,” jelasnya kepada NTBSatu, Minggu, 24 Mei 2026.
Saat ini, sekitar 22 SPPG beroperasi di Kabupaten Sumbawa dan melayani sekitar 66 ribu orang atau 33,2 persen penerima manfaat. Sementara sebanyak 132.667 orang atau 66,8 persen lainnya belum menerima layanan MBG karena jumlah SPPG masih kurang.
“Hingga saat ini belum ada SPPG di Kabupaten Sumbawa yang sepenuhnya memiliki sertifikasi halal,” ungkapnya.
Rusmayadi menyebut, seluruh SPPG yang beroperasi di Sumbawa saat ini telah memenuhi sejumlah standar seperti Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan.
Selain itu, SPPG juga memenuhi sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi halal. Kemudian, rekognisi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
Guna memastikan MBG benar-benar aman dan layak konsumsi bagi penerima manfaat, Pemkab Sumbawa terus mendorong seluruh SPPG yang sudah beroperasi maupun yang akan beroperasi agar memiliki sertifikat halal.
“Sebagai upaya memastikan SPPG beroperasi sesuai harapan, kita sudah panggil dan lakukan rapat koordinasi bersama seluruh SPPG dan instansi terkait,” katanya.
Targetkan Tuntas Tahun 2027
Pemkab Sumbawa menargetkan seluruh SPPG tuntas pada 2027 sesuai arahan pemerintah pusat. Serta, mampu melayani seluruh sasaran penerima manfaat di Kabupaten Sumbawa.
Selain itu, Pemkab Sumbawa juga mendorong pembangunan SPPG di daerah terpencil. Tujuannya, memastikan siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui mendapatkan layanan program MBG.
“Setiap lokasi di daerah terpencil yang mengajukan, ditargetkan melayani sekitar 1.000 penerima manfaat,” ujarnya. (*)
