Mataram (NTBSatu) – Ketiadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBUN) di NTB menjadi salah satu kendala utama penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan di sejumlah wilayah pesisir.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin mengakui itu. NTB saat ini belum memiliki SPBUN khusus yang melayani kebutuhan bahan bakar nelayan. Kondisi itu membuat distribusi Solar dan Pertalite masih mengandalkan SPBU umum.
“Di NTB belum ada SPBUN khusus nelayan. Jadi stok BBM untuk nelayan dititipkan di SPBU terdekat,” ujarnya kepada NTBSatu, kemarin.
Samsudin menjelaskan, pemerintah memilih pola tersebut karena pembangunan SPBUN membutuhkan biaya besar, sementara kebutuhan BBM nelayan bersifat fluktuatif tergantung aktivitas melaut.
Tanggapi Kenaikan BBM Nonsubsidi
Ia menilai kebutuhan BBM nelayan dapat melonjak saat musim melaut, tetapi menurun pada periode tertentu sehingga pembangunan SPBUN belum menjadi prioritas.
Menanggapi terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi, Samsudin menyebut dampaknya tidak langsung menyentuh nelayan karena mereka menggunakan BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite.
Namun, ia mengakui kenaikan itu tetap memberi tekanan tidak langsung terhadap biaya operasional, termasuk harga kebutuhan dan rantai distribusi hasil tangkapan.
“Kalau Pertamax naik, itu mengikuti harga pasar. Untuk nelayan, kami tetap jaga Solar dan Pertalite agar tidak ikut terdampak,” katanya.
Ia menilai yang perlu diwaspadai justru kelangkaan BBM bersubsidi karena kondisi itu dapat menaikkan biaya melaut dan menurunkan pendapatan nelayan.
Selain keterbatasan infrastruktur, Samsudin menyoroti kendala pendataan nelayan melalui aplikasi XSTAR milik BPH Migas. Menurutnya, masih banyak nelayan belum masuk dalam sistem. Sehingga tidak dapat mengakses BBM bersubsidi secara optimal.
“Masalahnya ada di data. Kalau belum masuk XSTAR, nelayan belum bisa terlayani maksimal,” katanya.
Sistem XSTAR menjadi acuan penyaluran BBM bersubsidi berbasis barcode untuk memastikan distribusi tepat sasaran. Namun, proses pendataan di lapangan masih menemui hambatan teknis.
Samsudin meminta Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mempercepat pendataan serta membantu nelayan memasukkan data ke dalam sistem XSTAR
Ia juga menyampaikan pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan BPH Migas untuk membahas penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan di NTB. Namun, pembahasan itu tetap bergantung pada kelengkapan data di lapangan.
“Sekarang kami dorong dulu pendataan. Kalau data sudah lengkap, baru kita dorong penambahan kuota,” ujarnya. (*)
