Aliansi Masyarakat Lingkar Rinjani Tolak Proyek Energi Panas Bumi
Lombok Timur (NTBSatu) – Aliansi Masyarakat Lingkar Rinjani menolak rencana pengembangan proyek energi panas bumi atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) atau geotermal di kawasan Rinjani, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Aliansi menilai, proyek tersebut berpotensi mengancam ketersediaan air bersih dan kelestarian lingkungan di kawasan lingkar Gunung Rinjani.
Ketua Aliansi Masyarakat Lingkar Rinjani, Azhar Pawadi mengatakan, penolakan tersebut muncul karena masyarakat khawatir terhadap dampak lingkungan dari aktivitas geotermal. Terlebih, sejumlah wilayah di sekitar lokasi rencana proyek saat ini menghadapi persoalan ketersediaan air bersih.
Menurut Azhar, masyarakat Sembalun masih mengandalkan air sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, pembangunan geotermal dikhawatirkan memperburuk kondisi sumber air di kawasan tersebut.
“Yang kita takutkan, ketika pembangunan geotermal ini berjalan, potensi Sembalun mengalami kekeringan semakin besar. Sekarang saja Sembalun sudah kekurangan air bersih dan masyarakat masih mengandalkan air sumur,” ujarnya kepada NTBSatu, Minggu, 22 November 2026.
Azhar menyebut, wilayah yang masuk dalam kawasan rencana pengembangan geotermal mencakup empat kecamatan, yakni Sembalun, Suela, Wanasaba, dan satu kecamatan lainnya.
“Tapi, yang paling terdampak itu tiga kecamatan, yakni Sembalun, Suela, dan Wanasaba, termasuk beberapa desa yang berada di kawasan lingkarannya,” ujarnya.
Pertanyakan Dampak Lingkungan
Selain persoalan air, Azhar juga menyoroti potensi limbah dari aktivitas geotermal. Ia mengaku khawatir terhadap dampak limbah tersebut bagi lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan proyek.
Ia menilai, sosialisasi yang selama ini berlangsung lebih banyak menjelaskan manfaat pengembangan energi panas bumi. Sementara itu, masyarakat belum memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai potensi risiko lingkungan.
“Ya pasti positifnya saja yang dikasih. Namun, kenyataannya, di kawasan geotermal yang sudah berjalan, masyarakat justru menghadapi persoalan limbah akibat aktivitas geotermal yang cukup berbahaya,” ujarnya.
Azhar mengatakan, aliansi telah menggelar diskusi publik sekitar Agustus atau September 2026. Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan pemerintah desa di kawasan lingkar Rinjani, pemuda, masyarakat, kelompok pecinta alam, akademisi, hingga pemerhati lingkungan.
Dari kegiatan itu, sekitar 200 peserta menyepakati deklarasi penolakan dan menandatangani petisi.
“Yang menandatangani petisi itu sekitar 200 orang. Mereka merupakan perwakilan dari masing-masing desa di kawasan lingkar Rinjani,” ujarnya.
Azhar turut mempertanyakan pelaksanaan sosialisasi geotermal yang berlangsung di Kantor Bupati Lombok Timur. Menurutnya, pemerintah belum melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi rencana pembangunan.
“Orang-orang yang akan menerima dampak dari pembangunan geotermal justru tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan maupun sosialisasi. Kegiatan itu berlangsung sepihak dan tertutup di Kantor Bupati,” ungkapnya.
Kondisi tersebut kemudian mendorong aliansi menggelar aksi mimbar bebas di halaman Kantor Bupati Lombok Timur sebagai bentuk penyampaian penolakan.
Minta Kajian Dibuka ke Publik
Meski menentang proyek geotermal, Azhar menegaskan aliansi tidak menolak pembangunan maupun pemanfaatan energi baru terbarukan.
Namun, ia meminta pemerintah melakukan kajian secara menyeluruh dengan melibatkan akademisi, tenaga ahli, pemerhati lingkungan, dan masyarakat terdampak.
Aliansi juga meminta pemerintah membuka dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) kepada publik agar masyarakat dapat mengetahui potensi dampak proyek tersebut.
“Kita tidak menolak pembangunan, tetapi menginginkan kajian utuh dengan melibatkan akademisi, para ahli, pemerhati lingkungan, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kalau ada hasil Amdal, kita minta dibuka secara transparan,” tegasnya.
Ke depan, Azhar memastikan aliansi akan terus mengawal perkembangan rencana geotermal di kawasan Sembalun. Mereka juga meminta pernyataan terbuka dari pimpinan pemerintah kabupaten maupun provinsi mengenai rencana tersebut.
Jika belum ada kejelasan dan ruang dialog dari pemerintah, aliansi berencana kembali menggelar aksi massa dalam waktu dekat.
“Kami akan tetap mengawal isu geotermal ini. Kalau memang tidak ada titik temu dari pemerintah daerah, mungkin dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi massa,” tandasnya. (*)




